SOSIALISASI KEBIJAKAN PELAKU USAHA YANG MEMUAT PERLINDUNGAN HAK KETANAKERJAAN PEREMPUAN TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN PENGHORMATAN HAK-HAK PEREMPUAN DI PERUSAHAAN - Nur Aziza; Fitri Yani; Diah Syawitri; Muhammad Fajar Fadillah; Riko Anggara Putra; Rianda Riviyusnita (Consensus : Jurnal Ilmu Hukum, 2023)
AbstrakSesuai amanat Undang-Undang, pekerja perempuan tentunya mendapatkan hak yang sama dengan pekerja laki-laki. Berbagai hal harus diketahui tentang upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi pekerja perempuan didalam dunia kerja seiring dengan kebutuhan ekonomi dalam suatu masyarakat. sampai saat ini, pemberi kerja dalam pelaksanaan kewajiban perlindungan bagi tenaga kerja perempuan, masih cukup banyak yang belum melaksanakan secara utuh atas perlindungan tersebut yang mencakup ; istirahat haid, istirahat melahirkan, stirahat gugur kandungan, kesempatan menyusui, juga ilarangan imemperkerjakan itenaga ikerja iperempuan hamil pada kondisi berbahaya dan adanya kewajiban yang menentukan bagi tenaga kerja perempuan yang bekerja dimalam hari. kementrian ketenagakerjaan (kemnaker) menghimbau semua pihak agar semakin mengutamakan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan. Sehingga mampu memberikan nilai tambah terhadap reputasi prestise, dan nama baik perusahaan, sebagai entitas yang berkomitmen dalam mewujudkan dunia kerja inklusif, dalam penghormatan asas kesetaraan. Kata Kunci: Ketenagakerjaan, Hak-Hak Perempuan, Pelaku Usaha. Abstract In accordance with the mandate of the law, women workers certainly get the same rights as male workers. Various things must be known about the government's efforts to provide protection for women workers in the world of work in line with the economic needs of a society. Until now, in carrying out the obligation to protect women workers, there are still quite a lot of employers who have not fully implemented this protection which includes; menstruation breaks, maternity breaks, abortion breaks, breastfeeding opportunities, as well as the prohibition on employing pregnant women workers in dangerous conditions and the existence of stipulating obligations for women workers who work at night. The Ministry of Manpower (Kemnaker) urges all parties to prioritize the protection of women workers. So as to be able to provide added value to the reputation, prestige, and good name of the company, as an entity that is committed to creating an inclusive world of work, in respect of the principle of equality.