Analisis Kebijakan Kurikulum Pendidikan Islam Di Brunei Darussalam - Syukron Darsyah (Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), 2023)
Brunei merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang paling kaya dan potensi Sumber Daya Alam yang melimpah. Potensi itu belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk dunia pendidikan. Kurikulum merupakan hal yang sangat penting bagi berjalannya sistem pendidikan dalam sebuah negara atau pemerintahan. Artikel ini mencoba membahas tentang sejauh mana kebijakan pemerintah Brunei terhadap Kurikulum Pendidikan Islam dan implikasinya bagi kemajuan pendidikan di Brunei Darusalam. Penulisan ini menggunakan metode literature review yang berusaha menceritakan tentang ulasan, rangkuman dan pemikiran tulisan dari berbagai sumber kepustakaan. Penulis menyimpulkan bahwa Kebijakan Pemerintah Brunei Darusalam terhadap Kurikulum Pendidikan Islam harus berpatokan dan berlandaskan pada 3 (Tiga) bidang utama berlaku di Brunei Darusalam yaitu sistem dwi bahasa di semua sekolah, konsep Melayu Islam Beraja (MIB) dalam kurikulum sekolah dan peningkatan serta pengembangan sumber daya manusia termasuk pendidikan vokasi (Kejuruan). Penulis juga menginventarsir Sistem Kurikulum pendidikan di Brunei yang dimulai dari Dasar Pendidikan 1954, Dasar Pendidikan Negara 1962, Dasar Pendidikan 1972 dan Dasar Dwibahasa 1984, Dasar Pendidikan 2002 dan Sistem Pendidikan Negara Abad ke- 21 atau SPN21 2009 yang menjadi pijakan utama dalam pengelolaan Pendidikan Islam di Brunei Darusalam menuju sistem yang unggul dan terintegrasi. Penulis juga menyimpukan bahwa Pemerintah Brunei harus mampu mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan pendanaan yang melimpah untuk bisa mengelola dan mengembangkan kurikulum pendidikan Islam menjadi lebih baik lagi. Selain itu, Komitmen dan political will dari pemerintah Brunei Darusalam juga harus menjadi perhatian dalam pengelolaan kurikulum pendidikan islam dan pendidikan Islam secara umum di Brunei Darusalam.