Penegakan Hukum Terhadap Pengedar Kosmetik Illegal Oleh Pihak Kepolisian (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara) - Nasution, Siti Sarah Sariyati (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM], 2022)
Beragam produk kecantikan baik dari dalam maupun dari luar negeri yang belum masuk di Indonesia telah membuka peluang bagi para pelaku usaha untuk mengimpor dan memperjual belikan kosmetik luar negeri yang sebagian besar belum terdaftar di BPOM. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pengedar mengedarkan kosmetik illegal, penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik illegal oleh pihak kepolisian, kendala penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik illegal oleh pihak kepolisian. Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif dan pendekatan yang dipergunakan adalah yang penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Alat pengumpul datanya adalah studi dokumen dan wawancara serta dianalisis secara kualitatif. Faktor-faktor yang menyebabkan pengedar mengedarkan kosmetik illegal adalah kurangnya pengawasan terhadap barang yang masuk ke wilayah kota khususnya pada pintu masuk seperti pelabuhan atau bandara, kurangnya pengetahuan masyarakat untuk membedakan kosmetik asli dengan palsu membuat peredaran barang ini marak terjadi. Umumnya masyarakat hanya tertarik pada harga yang murah tanpa jeli mengetahui bahan dasar dari pembuatan kosmetik tersebut, bahan kosmetik yang mudah dan murah untuk didapatkan di pasaran dan pengetahuan pelaku pemalsuan terkait komposisi pembuatan kosmetik palsu menjadi faktor peredaran kosmetik illegal. Penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik Ilegal oleh pihak kepolisian adalah dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku peredaran kosmetik illegal dan setelah ditemukan cukup bukti, maka pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan dilanjutkan dengan membuat berita acara dan diserahkan ke Kejaksaan untuk diproses dalam pegnadilan. Kendala penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik illegal oleh pihak kepolisian adalah Kurangnya informasi yang diperoleh dari pihak korban sebagi pelapor, hal ini menyebabkan pihak kepolisian sulit menggali lebih dalam tentang pelaku peredaran kosmetik illegal, pengetahun pelaku yang masih rendah, keterbatasan tingkat akan kualitas kesadaran hukum masyarakat antara lain disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman tetang sejauh mana pengaruh dan aktivitas yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menjual kosmetik illegal, sementara ini di sisi lain pelaku usaha hanya memikirkan keuntungan besar saja.