Kredibilitas Alat Bukti Elektronik dalam Sidang Formil Hukum Data - Agung Alvandi; Anggi Dwita Clara Afrilia Sitinjak; Elsa Ari Novia; Retno Dwi Astuti; Surya Afif Rahmandika; Yusabbihu Zafarina Sa’diah (Jutkel: Jurnal Telekomunikasi, Kendali dan Listrik, 2023)
Menurut fungsinya hukum dibagi menjadi dua, hukum formill dan hukum materill. Keberadaan peraturan di dalam kehidupan bermasyarakat adalah sebuah aturan dasar dan pokok yang harus dimiliki oleh masyarakat dalam bermasyarakat, Karena aturan yang mengikat secara sosial diperlukan untuk menata hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Jika terjadi wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dan ditemukan berdasarkan undang-undang data akan ada upaya hukum untuk menyelesaikan atau dimusyawarahkan kembali sesuai dengan undang-undang data resmi, yaitu undang-undang acara perdata yang relevan. Justifikasi ialah metode yang harus dijalankan dan paling penting dalam proses acara perdata; Hal dikarenakan melibatkan pengadilan yang menangani putusan hakim. Ketika menyelesaikan kasus saat beracara di pengadilan terdapat langkah esensial yaitu pada tahap justifikasi, hal ini dimaksudkan untuk memvalidasi fakta bahwa suatu kejadian dan perbuatan hukum benar-benar terjadi karena sebab-sebab khusus. Oleh karena sebab itu, pembuktian ialah metode bagaimana menerangkan suatu kejadian yang sudah terjadi secara in-concerto. Ketika tahap pembuktian terdapat dokumen elektronik yang digunakan sebagai alat bukti dan diatur UU No 19 tahun 2016 Pasal 1 angka 4 tentang ITE.