PERUBAHAN STATUS HUKUM PERJANJIAN KERJA PASCA BERLAKUNYA PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA - Evanto Pandora Manalu (Jurnal Hukum PRIORIS, 2022)
Diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menghapus peraturan turunannya dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya yang terkait dengan klaster Ketenagakerjaan. Penelitian ini berkerangka teori dengan Teori Kepastian Hukum serta Teori Perlindungan Hukum. Perubahan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu(PKWTT) yang diatur Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada umumnya mengatur pelanggaran pada perjanjian kerja secara tertulis dan berbahasa minimal bahasa Indonesia serta perpanjangan perjanjian kerja, masa periode perjanjian kerja dapat merubah status PKWT menjadi PKWTT. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja hadir mengganti sejumlah peraturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun dalam klaster Ketenagakerjaan tidak ada perbedaan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait perubahan status PKWT menjadi PKWTT. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja belum memiliki peraturan turunan dan mengosongkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Kata Kunci: PKWT, PKWTT