JALAN BERLIKU UNTUK MEWUJUDKAN WELFARE STATE - Bambang Widjojanto (Jurnal Hukum PRIORIS, 2022)
Berdasarkan laporan KPK, lebih dari 70 % kepala daerah, dalam pilkada, didukung pendanaannya oleh korporasi (mayoritas berbasis sumber daya alam), dengan kompensasi kemudahan izin dan konsesi.[1] Data ini menjelaskan bahwa tantangan yang dihadapi, ternyata, bukan hanya problem konsentrasi pemilikan dan kesenjangan penguasaan atas lahan saja. Laporan KPK itu sesuai dengan rilis yang dikeluarkan Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Koalisi AntiMafia SDA yang menyatakan, korupsi di sektor SDA massif terjadi di seantero Indonesia.[2] Setidaknya, ada 13(tiga belas) kasus dugaan korupsi yang telah dilaporkan ke KPK mulai dari Tahun 2010 hingga tahun 2016 dan diyakini, kasus-kasus tersebut sudah memenuhi semua unsur dugaan korupsi. Temuan Evaluasi KPK-GNPSDA (2019) menunjukkan bahwa praktik gurita oligarki korupsi di sektor sumber daya alam di Indonesia berakar pada masalah kait-kelindannya praktik state-captured corruption dengan lemahnya fungsi otoritas kelembagaan negara. Kata Kunci: Negara, Kesejahteraan, Komisi Pemberantasan Korupsi [1] Eko Cahyono, KPK dalam Kuasa Negara dan Oligarki Korupsi,29 Septemeber 2019 di https://nasional.sindonews. com /read/1443735/18/kpk-dalam-kuasa-negara-dan-oligarki-korupsi-1569599945 [2] Lusia Arumingtyas, Pelemahan KPK Untungkan Mafia Sumber Daya Alam, Mongabay, 19 September 2019