KONTRADIKSI ANTARA UU KETENAGAKERJAAN DAN UU CIPTA KERJA DENGAN PP NO. 35 TAHUN 2021 - M. Taufiqurrachman Raiz; Elfrida Ratnawati Gultom (UNES Law Review, 2023)
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dan pemikiran terhadap dunia hukum kepada pihak – pihak yang nantinya menjadi korban dari Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) yang dilakukan oleh perusahaan di tempat dia bekerja, Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus (case approach) khususnya dari hasil penelitian terdapat perbedaan tentang aturan tentang ketenagakerjaan di tinjau dari Perpu No.2 Tahun 2022 dan PP 35 Tahun 2021 adanya aturan yang di dalamnya di tambahkan maupun di hilangkan sehingga di harapkan dengan di sahkan nya UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja ini dapat membawa dampak positif bagi segala pihak terkait khususnya tenaga kerja agar hak – hak nya terpenuhi dengan semestinya sesuai dengan aturan yang berlaku. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimakah aturan hukum mengenai pesangon bagi tenaga kerja yang terkena PHK Menurut Perpu No.2 Tahun 2022 dan PP 35 Tahun 2021 Dan Penulisan ini Bertujuan Untuk Mengetahui apakah terdapat perbedaan aturan hukum mengenai Pesangon yang ditinjau dari aturan hukum Perpu No.2 Tahun 2022 dan PP 35 Tahun 2021. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan menggunakan sumber bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan tentang : Perpu No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan PP 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. serta bahan hukum sekunder yakni buku-buku dan jurnal hukum. Kesimpulan dari penulisan ini adalah di harapkan walaupun adanya perbedaan kontradiksi antara UU ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja dengan PP No. 35 Tahun 2021mempunyai visi misi yang sama yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan dan memberikan keadilan bagi para tenaga kerja yang bekerja di perusahaan dan juga pemberi kerja atau perusahaan agar mereka mendapatkan hak yang sama sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.