PELAKSANAAN PASAL 12 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 10 TAHUN 2013 TERKAIT TERTIB SOSIAL - Fina Tabriza Laksono (Brawijaya Law Student Journal, 2023)
Fina Tabriza Laksono, Sudarsono, Haru Permadi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: finatabriza@student.ub.ac.id Abstrak Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Pelaksanaan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 Terkait Tertib Sosial. Penelitian ini dilakukan karena masih terjadi pelanggaran yang dilakukan penyelengggara pengumpul sumbangan untuk korban bencana alam terkait larangan meminta sumbangan tanpa izin. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam skripsi ini adalah 1. Mengapa masih terjadi pelanggaran terhadap Pelaksanaan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 Terkait Tertib Sosial? Serta 2. Apa faktor penghambat dan solusi dalam Pelaksanaan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 Terkait Tertib Sosial? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode sosio legal, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, menunjukan bahwa Pelaksanaan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 Terkait Tertib Sosial belum terlaksana dengan baik karena masih ditemukan pihak pengumpulan sumbangan untuk korban bencana alam yang tidak berizin ke Dinas Sosial. Sekaligus belum pernah ada penegakan hukum baik penegakan preventif maupun penegakan represif dari Satpol PP dan Dinas Sosial. Ketidakefektifan peraturan tersebut juga terjadi karena faktor penghambat dari masyarakat yang tidak mengetahui bahwa seharusnya para pihak pengumpul sumbangan untuk bencana mengurus perizinan ke Dinas Sosial terlebih dahulu sebelum aksi kegiatan dilakukan. Lalu belum ada solusi yang dilakukan oleh Satpol PP maupun Dinas Sosial terkait pelanggaran tersebut. Kata kunci: Penegakan Hukum, Izin, Sumbangan, Tertib Sosial Abstract This research delves into an issue regarding the implementation of Article 12 Paragraph (1) of the Regional Regulation of the Regency of Sidoarjo Number 10 of 2013 concerning Social Order. This topic departs from frequent violations committed by fundraisers collecting money for disaster victims, where fundraising in any form is prohibited, including the activities of collecting funds on the street in a group or individually, on public transport, and in other public places, unless these activities come with a written permit issued by a Regent or authority according to a statute. Departing from this issue, this research aims to investigate 1. Why do these violations of the implementation of Article 12 Paragraph (1) of Regional Regulation of the Regency of Sidoarjo Number 10 of 2013 concerning Social Order frequently happen? And 2. What are the impeding factors of and solutions to the issue regarding the implementation of Article 12 Paragraph (1) of Regional Regulation of the Regency of Sidoarjo Number 10 of 2013 concerning Social Order? This research employed socio-legal methods and socio-juridical approaches, revealing that the Regional Regulation of the Regency of Sidoarjo Number 10 of 2013 regarding fundraising activities elaborated above has not been effectively implemented simply because several fundraisers do not hold any permits from Social Agency. Moreover, there have not been any preventive and repressive legal measures taken by Civil Service Police Unit and Social Agency. This ineffectiveness is also caused by factors coming from people who are not aware that fundraising should hold a permit from Social Agency. The Civil Service Police Unit and Social Agency have not given any solutions to the problem. Keywords: law enforcement, permit, fund, social order