PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN TIGRAY DI ETHIOPIA DI TENGAH KONFLIK BERSENJATA - Naura Alma Febrianti (Brawijaya Law Student Journal, 2023)
Naura Alma Febrianti, Ikaningtyas, Hikmatul Ula Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: nauraalmaf04@student.ub.ac.id Abstrak Pada skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan tentang Perlindungan Hukum terkait pengaturan hukum nasional dan hukum internasional bagi Perempuan di Tigray pada kondisi Konflik Bersenjata Non-Internasional dan tanggung jawab negara atas kekerasan berbasis gender yang terjadi pada perempuan Tigray menurut Hukum Internasional. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini mengangkat rumusan masalah, yaitu : 1. Bagaimana Pengaturan Hukum Nasional Ethiopia dengan Hukum Internasional dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Tigray di tengah konflik bersenjata di Ethiopia? 2. Bagaimana Tanggung Jawab Negara Ethiopia terhadap Kekerasan Perempuan Tigray di tengah konflik bersenjata berdasarkan Hukum Internasional?. Adapun jenis penelitian yang digunakan berupa metode yuridis normatif menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan metode penelitian di atas, maka peneliti memperoleh jawaban, yakni: 1. Hukum Nasional Ethiopia belum mengatur perlindungan penduduk sipil saat konflik bersenjata, khususnya terhadap perempuan. Hal ini menyebabkan kekerasan berbasis gender yang dilakukan pasukan bersenjata terhadap perempuan Tigray tidak dapat dicegah. Dengan tindakan yang dilakukan oleh pasukan bersenjata Ethiopia dapat dikatakan sebagai (commission) dan pembiaran yang dilakukan oleh Ethiopia dapat dikatakan sebagai (omission) maka hal ini menimbulkan tanggung jawab negara. 2. Tanggung jawab negara yang dapat dilaksanakan Ethiopia berupa responsibility to prevent: dibuatnya aturan tentang perlindungan bagi penduduk sipil dalam keadaan konflik bersenjata khusunya bagi perempuan, responsibility to react dapat dilaksanakan dengan menyediakan safe house dan membentuk organisasi–organisasi perlindungan bagi perempuan, responsibility to rebuild dapat dilakukan pemerintah Ethiopia dengan memberikan kemudahan bagi access to effective remedy bagi para korban. Kata Kunci: Ethiopia, konflik bersenjata, kekerasan berbasis gender, penduduk sipil, tanggung jawab negara Abstract This research discusses the legal protection of Tigray women amidst non-international armed conflict according to national and international laws and the responsibility of the state regarding gender-based violence affecting Tigray women according to international law. Departing from the issue of gender-based violence happening amidst non-international armed conflict harming Tigray women, this research investigates: 1. How do the national law of Ethiopia and international law provide legal protection for Tigray women amidst armed conflict in Ethiopia? 2. How is the responsibility of Ethiopia regarding the violence against Tigray women amidst the armed conflict according to international law? this research employed normative-juridical methods, statutory, and case approaches. The research result discovers that 1. The national law in Ethiopia does not regulate the protection of civilians during armed conflict, especially for women. This certainly triggers gender-based violence committed by Ethiopian armed forces against women, which is unstoppable and cannot be given sanctions following a serious violation of human rights. This action can refer to commission and omission, resulting in the responsibility of the state. 2. The responsibility to prevent involves the making of the rule concerning protection for civilians amidst armed conflict against women, while the responsibility to reach can be given by providing safe houses and forming organizations aiming to protect civilians, especially women. Moreover, the responsibility to rebuild can be performed by the Ethiopian government by allowing for access to an effective remedy for victims. Keywords: Ethiopia, armed conflict, gender-based violence, civilian, state responsibility