PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TERSANGKA MENGENAI PEMEROLEHAN ALAT BUKTI PADA TINGKAT PENYIDIKAN DENGAN MENGATUR EXCLUSIONARY RULES OF EVIDENCE - Fadhilah Anugrah Pascawati (Brawijaya Law Student Journal, 2023)
Fadhilah Anugrah Pascawati, Prija Djatmika, Ladito Risang B. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: fadhilanugrah@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kekosongan hukum mengenai Exclusionary Rules of Evidence. Disebabkan oleh kesewenang – wenangan yang dilakukan oleh polisi dalam hal ini lebih tepatnya oleh penyidik yang melakukan banyak tindakan kekerasan terhadap tersangka demi mendapatkan pengakuannya, setelah mendapat pengakuan dan mengambil alat bukti, setelah itu meneruskan berkas ke kejaksaan, agar perkaranya segera masuk ke pengadilan yang mana bila alat bukti diambil secara melawan hukum maka nama peradilan akan menjadi ternodai. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah, yaitu (1) Bagaimanakah penerapan Prinsip Exclusionary Rules of Evidence pada Sistem Hukum Indonesia? (2) Bagaimanakah penerapan Prinsip Exclusionary Rules of Evidence kedepannya agar dapat melindungi hak – hak tersangka?. Penulis dalam penelitian ini, yaitu menggunakan metode yuridis – normatif dengan metode pendekatan perundang – undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Adapun bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang akan penulis analisis dengan teknik interpretasi sistematis dan gramatikal. Dari penelitian tersebut, penulis mendapat jawabannya, bahwa mengenai Exclusionary Rules of Evidence belum diatur dalam hukum acara pidana, maka agar hak tersangka terlindungi oleh hukum perlu untuk segera diatur mengenai Exclusionary Rules pada RUU HAP dengan mengadopsi pengaturan Exclusionary Rules yang ada di § 136a Verbotene Vernehmungsmethoden; Beweisverwertungsverbote Strafprozessordnung (STPO). Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tersangka, Exclusionary Rules of Evidence Abstract This research departed from a legal loophole regarding the Exclusionary Rules of Evidence, where there is arbitrariness done by the police serving as an enquirer that did too much violence against a defendant just to force the defendant to confess, gain evidence, and pass the documents to Prosecutors Office in order to immediately file the case to the court. This is done because getting evidence by tort will defame the court concerned. Departing from this issue, this research aims at investigating (1) the implementation of the principle of Exclusionary Rules of Evidence in the Legal System in Indonesia and (2) the implementation of the principle of Exclusionary Rules of Evidence in the time to come to protect the rights of defendants. This research employed a normative-juridical method and statutory, conceptual, case, and comparative approaches. the primary, secondary, and tertiary materials were analyzed using systematic and grammatical interpretations. The research reveals that Exclusionary Rules of Evidence are not governed by Criminal Code Procedure, leaving the rights of defendants unprotected by the law. Therefore, it is important to immediately regulate the Exclusionary Rules in Draft Criminal Code Procedure by adopting the regulation concerning Exclusionary Rules from § 136a of Verbotene Vernehmungsmethoden; Beweisverwertungsverbote Strafprozessordnung (STPO). Keywords: legal protection, defendant, exclusionary rules of evidence