Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara - Ramlan, Muhammad Edy (QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan, 2023)
Muhammad, 2022. “Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda)”. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda. Penelitian ini dibimbing oleh Dr. Bambang Iswanto, M.H sebagai pembimbing I dan Abd Syakur, Lc., M.H sebagai pembimbing II. Latar belakang penelitian ini adalah adanya tuntutan masyarakat terhadap penerapan good governance di dorong oleh fenomena karena tidak maksimalnya kinerja pemerintah yang disebabkan beberapa faktor diantaranya ketidakcermatan pemerintah dalam pemantauan dan perencanaan strategis. Good governance di Kelurahan Samarinda unsur penting dalam terwujudnya tujuan pemerintah daerah di antaranya kinerja kelurahan. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance di Kelurahan Sidomulyo Samarinda. 2) mengetahui dan meganalisis tantangan dan kendala dalam penerapan prinsip-prinsip good governance di Kelurahan Sidomulyo Samarinda. 3) Mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum Islam dalam penerapan prinsip-prinsip good governance di Kelurahan Sidomulyo Samarinda. Metode penelitian ini mengunakan jenis penelitian deskriptif, dengan metode Kualitatif serta pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara dengan Pihak Kelurahan, Rukun Tetangga (RT), dan masyarakat. Data sekunder yang peneliti gunakan yaitu berupa terjemah, buku-buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan 1) Penerapan prinsip-prinsip good governance di Kelurahan Sidomulyo sudah dilaksanakan partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, keadilan, efektivitas dan akuntabilitas. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari penerapan prinsip partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan di kelurahan, transparansi sudah cukup baik, waktu pelayanan yang cepat sesuai kebutuhan masyarakat. Keadilan pegawai sudah cukup baik, dikarenakan dalam memberikan pelayanan pegawai lebih mengutamakan masyarakat yang datang dengan persyaratan yang lengkap. 2) Kendala yang ada yaitu fasilitas umum seperti genset yang belum terpenuhi adalah genset sehingga pada saat mati lampu pelayanan terhambat, kurang memadainya daya listrik sehingga sering mengahambat pekerjaan. 3) Tinjauan hukum Islam dalam mewujudkan good governance di Indonesia dapat dijabarkan menjadi asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu keadilan, meninggalkan yang tidak bernilai guna dan amanah.