ANTISIPASI ATAS KERENTANAN PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH MELALUI PENATAAN KEMBALI PERAN BI SEBAGAI PENGAWAS JASA KEUANGAN BERBASIS EKONOMI ISLAM SESUAI UU NO. 21 TAHUN 2011 - Yudi Akhmad Sadeli (Bongaya Journal of Research in Accounting (BJRA), 2018)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dari BI dalam menjalankan tugas pengaturan danpengawasan terhadap Lembaga Keuangan di Indonesia sesuai dengan UU No.21 Tahun 2011 sebagaiwujud antisipasi kerentanan sistem keuangan di Indonesia dan untuk menganalisis implementasi daripelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan yang akan dilaksanakan BI sesuai dengan UU No.21Tahun 2011 sebagai wujud antisipasi kerentanan sistem keuangan di Indonesia.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Indonesia berkedudukan sesuai dengan UU No. 21 Tahun2011 Pasal 40 ayat 1 dan 2. BI sendiri memiliki independensi yang dapat diharapkan mengatur danmengawasi LK tanpa intervensi dan mampu lebih tegas guna stabilitas jalannya lembaga keuangan,sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2011 pasal 2.Implementasi dari fungsi pengaturan dan pengawasanyang dilaksanakan BI sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2011 bersifat independen. Pada UndangUndangNo 21 Tahun 2011 tentang BI pasal 66 ayat 2 sendiri disebutkan bahwa Bank Indonesia,menteri Keuangan, dan Bapepam-LK menyampaikan laporan atas pelaksaan fungsi, tugas danwewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BI. BI sendiri memiliki implementasi dalammengatur dan mengawasi sektor perbankan yang merupakan pengalihan dari tugas Bank Indonesia,sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun dan lembaga pembiayaan syariah yang merupakanpengalihan dari Bapepam-LK.