COLLABORATIVE GOVERNANCE UNTUK PROSES KEBIJAKAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAERAH KERINCI - Nia Endri Wiranti; Aldri Frinaldi; Syamsir Syamsir (JURNAL DARMA AGUNG, 2022)
Jika sebelumnya masyarakat hanya dipandang sebagai penerima hasil, masyarakat harus memahami posisi mereka menjadi pemangku kepentingan dan harus bertindak sebagai pelaksana. Oleh sebab itu, Collaborative Governance harus segera diterapkan untuk memperbaiki masalah yang ada dengan cepat dan memastikan pemulihan ekonomi yang lancar. Motor penggerak di balik pelaksanaan sistem pengelolaan pembangunan daerah yang terintegrasi untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia serta kesejahteraan masyarakat adalah komitmen para pelaku pembangunan daerah secara menyeluruh, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan penilaian. Penggunaan studi kepustakaan untuk membahas masalah ini, dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2022. Pemerataan infrastruktur jalan daerah Kabupaten Kerinci, collaborative governance dapat menjadi metode yang efektif untuk melibatkan pihak-pihak yang berpartisipasi dan masyarakat dalam perumusan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Penting untuk diingat bahwa collaborative governance bukanlah proses yang mudah, dan mungkin akan melibatkan tantangan seperti perbedaan pendapat dan kepentingan. Di Kabupaten Kerinci, peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan pemerataan infrastruktur jalan memberikan sejumlah keuntungan penting.