Model Inovasi Kolaboratif Redistribusi Aset dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Desa Jayamukti, Kabupaten Subang - Iskandar Syah; Busthomi Muhammad; Endang Masduki; Asropi Asropi (Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 2023)
Redistribusi aset tidak hanya menyerahkan tanah kepada masyarakat tetapi juga upaya memberdayakan masyarakat agar mampu mengelola tanah untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dalam melaksanakan program tersebut diperlukan adanya inovasi kolaborasi yang dapat melibatkan dan mendorong peran aktif berbagai pihak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana model inovasi kolaborasi, aktor penting dan peran aktor dalam redistribusi aset di Desa Jayamukti Kabupaten Subang. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Seksi Kantor Pertanahan Kabupaten Subang, pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Subang, pegawai Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan Pembangunan Daerah (BP4D) Kabupaten Subang, serta pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang. Adapun data sekunder berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan gugus tugas dan program reforma agraria di Kabupaten Subang. Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan model analisa Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model inovasi kolaborasi yang digunakan yaitu pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang merupakan bentuk inovasi pemerintah Kabupaten Subang dalam melaksanakan redistribusi aset dan pemberdayaan masyarakat. Aktor penting yang terlibat berasal dari berbagai instansi pemerintah daerah Kabupaten Subang dan organisasi masyarakat. Aktor tersebut memiliki peran dalam merencanakan, mengkoordinasikan, menetapkan, melaksanakan, pengawasan dan pelaporan program redistribusi aset. Diperlukan kolaborasi lebih lanjut antar pemerintah dalam rangka menyelesaikan masalah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi yaitu perubahan rencana tata ruang tanah timbul dan juga yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu pengenaan tarif PNBP atas tanah timbul.Title: Collaborative Innovation Model of Asset Redistribution for Coastal Community Empowerment in Jayamukti Village, Subang DistrictAsset redistribution hands over lands to the community to empower them by managing the land to improve their welfare. To implement, collaborative innovation is needed by involving annd encouraging  various parties to actively engage. This study aims to describe collaborative innovation model, important actors  and their roles in asset redistribution at Jayamukti Village, Subang Regency. This study employs descriptive qualitative methods by collecting primary data and secondary data. Primary data were obtained by interviews with Section Heads of the Subang Regency Land Office, employees of the Subang Regency Fisheries Office, employees of the Subang Regency Development Planning and Research and Development Agency (BP4D), and employees of the Subang Regency Community and Village Empowerment Office. The secondary data collected were documents related to the form of Agrarian Reform Task Unit  (GTRA) at Subang Regency. The data obtained were analyzed by the Miles and Huberman analysis model with data reduction, presentation and conclusions. The results show that the collaborative innovation model used was the establishment of GTRA as an innovation from the government Subang Regency to implement asset redistribution and community empowerment. Important actors involved were various local government agencies of Subang Regency and community organizations. Those actors involved in planning, coordinating, establishing, implementing, supervising and reporting asset redistribution programs. Further collaboration among governments is needed to solve some problems where the provincial government was authorized on spatial plans of  arising land while  the central government was authorized on nontax revenue and arising land.