Implementasi Aplikasi Jakarta Kini (JAKI) Sebagai Inovasi Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Pelayanan Prima di DKI Jakarta - Nevan Alsya Kalihva; Teguh - Yuwono; Dzunuwanus Ghulam Manar (Journal of Politic and Government Studies, 2023)
Perkembangan teknologi mencakup seluruh aspek tidak terkecuali pemerintahan. Kemampuan teknologi membangun sebuah inovasi di dalam aspek pelayanan publik. Penggunaan teknologi dalam sektor pelayanan publik menjadi inovasi untuk memperbaiki terus layanan dari pemerintah kepada masyarakat dengan memberikan akses peran kepada masyarakat dan privat. Salah satu daerah yang memiliki inovasi di sektor pelayanan publik adalah DKI Jakarta dengan membangun Jakarta Smart City yang bertugas mengelola layanan publik berbasis “kota cerdas” di Jakarta. Untuk mengoptimalkan layanan publik, dihadirkan aplikasi Jakarta Kini (JAKI) dengan mengintegrasikan seluruh layanan publik dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta. Aplikasi JAKI menjadi salah satu dari 13 kanal aduan di DKI Jakarta. Mengusung integrasi, one stop service, inovasi dan orientasi pada masyarakat, aplikasi JAKI berusaha membangun pelayanan publik yang menghadirkan pelayanan yang prima. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hasil Implementasi Inovasi Pelayanan Publik Melalui Aplikasi JAKI (Jakarta Kini) Dalam Mewujudkan Pelayanan Prima dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Horn-Van Meter dengan variabel Sasaran Kebijakan, Hubungan Antar Organisasi, Sumber Daya, Karakter Agen Pelaksana dan Lingkungan Sosial,Politik dan Ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi terhadap obyek penelitian yang terdiri dari Unit Pengelola Jakarta Smart City dan masyarakat pengguna aplikasi JAKI. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi dari aplikasi JAKI untuk mewujudkan pelayanan prima sudah berjalan dengan cukup baik meskipun masih ada variabel yang masih belum berjalan dengan baik yang terkait dengan hubungan dengan internal pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sosialisasi yang masih belum sesuai target, isu kebijakan privasi dan perbedaan birokrasi dengan swasta yang menghambat keberhasilan kolaborasi