Tinjauan Kualifikasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permen Pan No. 45 Tahun 2013 (NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2023)
Penelitian ini mengkaji tentang Kualifikasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permen PAN No.45 Tahun 2013. Analisis kebijakan merupakan studi sosiologi terapan dengan tujuan untuk membuat kebijakan. Melakukan analisis adalah hal yang wajib untuk menentukan isi kebijakan, yang mencakup data tentang masalah yang akan dipecahkan dan konsekuensi potensial dari kebijakan yang diberlakukan. Kebijakan publik adalah serangkaian pilihan yang saling berhubungan yang dirancang oleh lembaga atau pejabat pemerintahan. Ada beberapa jenis kebijakan yang dapat ditemukan dalam berbagai literatur, yang pertama, kebijakan yang bersifat mengatur (regulatif). Undang-undang adalah peraturan Negara tingkat makro yang harus dipatuhi secara ketat dan secara ekslusif hanya pemerintah dapat merumuskannya. Yang kedua, kebijakan pengalokasian (alokatif), yaitu kebijakan yang meratakan sumber daya seperti uang, bangunan atau infrastruktur. Ketiga, Kebijakan Distributif yang bersifat mendistribusikan. Anlisis Kebijakan Publik akan sangat membantu dalam menghindari kebijakan yang hanya mengandalkan faktor keterbatasan atau kekuasaan. Analisis kebijakan dapat menjadi antisipasi untuk mengurangi kegagalan eksekusi dengan memberikan informasi dan alasan yang lebih lengkap dan dapat diterima secara umum.