Keterlibatan Kelompok Perempuan dalam Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2020 di masa Covid-19 (NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2023)
Perempuan adalah warga negara dengan hak politik yang sama dengan laki-laki. Data menunjukkan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam politik sangat rendah, terutama di legislatif, hanya 30 persen. Ini karena diskriminasi. Diskriminasi terhadap perempuan mengarah pada ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender. Oleh karena itu, penting untuk diketahui bahwa pemilihan kepala daerah atau pemilihan walikota Makassar sedang berlangsung. Tahun 2020 akan dilaksanakan secara langsung dan demokratis sebagai bentuk kedaulatan rakyat, oleh karena itu partisipasi politik rakyat sangat penting dalam pemaknaan pemimpin daerah, termasuk dalam perjuangan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di ranah politik dari “aksi sosial”. Kegiatan ini dapat dilihat sebagai upaya peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM), peningkatan keterwakilan dalam mandat strategis, berpartisipasi penuh dalam proses pengambilan keputusan dan di masa Covid-19 sebagai sinergi yang tinggi. Untuk mengikutsertakan kelompok dengan karakteristik yang berbeda, ada yang menjawab bergabung dengan tim yang hanya membantu menyegarkan, menumbuhkan ekonomi rumah tangga, membangun relasi dengan teman satu kelompoknya dan juga berjejaring atau dengan calon-calon potensial.