EFEKTIFITAS PASAL 5 POJK NOMOR 48/POJK.03/2020 MENGENAI STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERYCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE BAGI LEMBAGA PEMBIAYAAN (STUDI DI PT. BFI FINANCE INDONESIA TBK. MALANG) - Saiful Anam (Brawijaya Law Student Journal, 2023)
Saiful Anam, Reka Dewantara, Rumi Suwidariyati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: saifulnam01@gmail.com Abstrak Pandemi virus corona memberikan pengaruh besar bagi perekonomian Indonesia. Guna menstimulus perekonomian, Presiden Joko Widodo membuat kebijakan keringanan Kredit untuk pekerja informal dan UMKM yang dituangkan dalam Peraturan Nomor 48/POJK.03/2020. Kebijakan restrukturisasi ini belum sepenuhnya menjawab keresahan debitur yang mengalami kesulitan, hal ini dikarenakan kebijakan restrukturisasi merupakan kewenangan kreditur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis : 1) efektifitas Pasal 5 POJK nomor 48/POJK.03/2020 yang dilakukan pihak finance terhadap debitur yang gagal membayar kredit, 2) faktor penghambat debitur dalam mengajukan relaksasi kredit, 3) upaya PT BFI FINANCE INDONESIA dalam menghadapi debitur yang tidak mampu membayar kredit. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Empiris karena banyak sekali debitur yang tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit akibat penyebaran covid-19 di Kota Malang, khususnya pada PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk, Malang. Temuan penelitian menunjukkan restrukturisasi pembiayaan akibat pandemi COVID-19 pada BFI Finanace Malang telah dilaksanakan secara efektif berdasarkan indikator: Kejelasan tujuan yaitu menyelamatkan kredit bermasalah. Kejelasan strategi dengan menggunakan teknik persuasif serta jalur hukum. Kendala yang dihadapi antara lain tidak terbatasnya pengaruh pandemi COVID-19 yang kapan akan berakhir. Lessee sering sekali melakukan pembayaran angsuran lewat jatuh tempo dan sulit untuk dihubungi. Upaya yang dilakukan PT BFI FINANCE INDONESIA antara lain Penyelesaian melalui negosiasi dan penyelesaian melalui litigasi. Kata Kunci: efektivitas, relaksasi, stimulus, kredit Abstract Covid-19 has left a big impact on the Indonesian economy. To boost the economy, President Joko Widodo set a policy that relaxes credit for informal businesses and MSMEs as governed in Regulation Number 48/POJK.03/2020. This restructuring policy, however, has not given any solution to the concerns among debtors facing this hurdle since the restructuring program should be with the creditor’s authority. This research aims to analyze 1) the effectiveness of Article 5 of the Regulation of Financial Services Authority Number 48/POJK.03/2020 implemented by finances for debtors that experience non-performing loans, 2) the impeding factors faced by the debtors in requesting credit relaxation, 3) the measures taken by PT BFI FINANCE INDONESIA to deal with non-performing loans. This research employed an empirical-juridical method, considering that those unable to pay off loans are many due to the impacts left by the outbreak in Malang, especially in PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk, Malang. The research findings show that this restructuring following the pandemic in PT BFI FINANCE Malang has been effectively performed under the following indicators: the clear objectives of fixing non-performing loans, clear strategies of using persuasive techniques, and litigation. However, the impacts left by the pandemic are unpredictable in terms of when it ends, overdue debts paid by lessees are common, and sometimes Finance has difficulty reaching debtors. The measures taken by Finance usually involve negotiation and litigation. Keywords: effectiveness, relaxation, stimulus, credit