PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN HIDRAN UMUM : Kasus; Pengelolaan Hidran Umum di Kota Padang (JURNAL ECONOMICA : Research of Economic And Economic Education, 2016)
Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam penyediaan air bersih untuk penduduk miskin di Kota Padang selama ini adalah dengan penyediaan air bersih melalui infrastruktur hidran umum. Model penyediaan yang dikembangkan adalah Community-Public Partnership, dimana infrastruktur disediakan dan dibangun oleh Departemen Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya dan kemudian diserahkan kepada pihak PDAM Kota Padang untuk men-supply air bersihnya, sedangkan pengelolaan dan pemeliharaannya diserahkan kepada masyarakat/penduduk miskin secara berkelompok sebagai penguna, model ini sudah dikembangkan di Kota Padang sejak tahun 1974. Data Tahun 2006 mengambarkan tentang pengunaan hidran umum di Kota Padang yaitu 287 unit (52,6%) masih berfungsi dan 259 unit (47,4%) sudah tidak berfungsi lagi. Hal ini mengindikasikan bahwa fasilitas yang dibangun pemerintah tersebut tidak dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga tujuan utama pemerintah untuk meningkatkan akses rumah tangga miskin terhadap air bersih tidak tercapai. Kenyataannya, model ini hanya membantu kelompok masyarakat miskin untuk mendapatkan air bersih dalam waktu jangka pendek saja dan banyak hidran umum yang diputus atau tidak beroperasi setelah beberapa tahun berjalan. Dalam paper ini Saya mengurai permasalahan pengelolaan air bersih melalui hidran umum untuk masyarakat miskin di Kota Padang dan pada akhir tulisan ini Saya menyumbangkan gagasan penguatan dan pengembangan kelembagaan lokal dalam pengelolaan air bersih hidran umum di Kota Padang melalui 2 (dua) pilar yaitu pertama, usaha penguatan kelembagaan untuk peningkatan akses rumah tangga miskin terhadap air bersih hidran umum, dan kedua, mengembangkan usaha ekonomi berbasiskan air bersih bagi rumah tangga miskin yang mendapat layanan air bersih hidran umum dari PDAM Kota Padang