KEADILAN DALAM KESEJAHTERAAN APARATUR SIPIL NEGARA: BEKERJA DI DAERAH TERDEPAN, TERLUAR DAN TERTINGGAL (3T) - Andhi Kurniawan (Jurnal Manajemen Kepegawaian, 2021)
ABSTRAK Arah pembangunan nasional ke depan sesuai Visi Indonesia 2045 yang menargetkan Indonesia menjadi peringkat ke-5 ekonomi dunia dengan meningkatkan peran luar Jawa menjadi 48,2% dan Kawasan Timur Indonesia menjadi 25,1% terhadap kontribusi perekonomian nasional, menuntut adanya kerja keras dari para birokrat di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) yang berperan sebagai akselerator pembangunan nasional di kawasan tersebut. Salah satu upaya untuk mengakselerasi pembangunan di remote area adalah memacu kinerja para aparatur sipil negara (ASN) melalui kebijakan afirmasi (affirmative action) berupa pemberian insentif kesejahteraan ASN di daerah 3T agar mereka dapat bekerja secara optimal ditengah kondisi keterbatasan dan sulitnya jangkauan geografis yang dialami para ASN di daerah 3T. Penelitian ini bertujuan menyusun model insentif ASN yang bekerja di daerah 3T. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif (mixed method). Hasil penelitian ini menghasilkan dua alternatif model/skenario, yakni: skenario ideal (kondisi yang diharapkan sesuai kebutuhan ASN di daerah 3T), dan skenario moderat (kondisi yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara). Kedua skenario/model yang ditawarkan dalam kajian ini sama-sama memiliki keunggulan dan dapat diimplementasikan, namun skenario moderat yang ditawarkan dalam penelitian ini dipandang lebih realistis untuk diaplikasikan dibandingkan harus menerapkan skenario ideal.