DIALEKTIKA KEBIJAKAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PADA KPU PROVINSI BALI (PERSFEKTIF REFORMASI BIROKRASI) - Agus Dian Juliharta (Jurnal Manajemen Kepegawaian, 2021)
Kebijakan tunjangan kinerja merupakan salah satu wujud penghargaan pemerintah atas keberhasilan Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan reformasi birokrasi, namun dalam penerapannya masih terdapat permasalahan. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan, faktor-faktor penghambat dan pendukung serta dampak dari kebijakan pemberian tunjangan kinerja pada KPU Provinsi Bali dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa tunjangan kinerja diterapkan dengan peraturan dan standar yang jelas. Faktor pendukung berupa teknologi informasi, SDM dan komunikasi, serta faktor penghambat berupa teknologi informasi, kedisiplinan dan adat. Dampak kebijakan dapat meningkatkan kinerja dan kedisiplinan tetapi dalam hal kedisiplinan dirasa belum optimal, kebijakan ini juga memunculkan tindakan kecurangan dalam absensi.