IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA MEDAN - Popi Selviana Adella; Rafieqah Nalar Rizky (Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK), 2023)
Kemiskinan (poverty) masih menjadi salah satu permasalahan utama bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kemiskinan bukan hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga mencakup kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang baik laki-laki maupum perempuan untuk menjadi miskin, dan keterbatasan akses warga miskin dalam penentuan kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan mereka. Meningkatnya kemiskinan dan dalam rangka keseriusan dalam hal pengentasan permasalahan kemiskinan, melakukan kebijakan politik dalam hal penangulangan kemiskinan wilayah perkotaan, pemerintah kota medan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 5 Tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan yang sudah dan sedang dijalankan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Medan antara lain yaitu Program bantuan pangan, bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, bantuan perumahan, bantuan peningkatan keterampilan, bantuan modal usaha dan bantuan perlindungan rasa aman. Metode peneliitan yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif dan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumnetasi. Berdasarkan penelitian ini diketahui implementasi peraturan daerah kota medan nomor 5 tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan di kota medan sudah efektif. Namun pada kenyataannya banyak masyarakat mampu yang menempati rusunawa. Seharusnya rusunawa ditempati oleh masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai sehingga bisa berjalan dengan baik bantuan program pemerintah. Hal ini yang menjadikan permasalahan tidak tegasnya pihak rusunawa dalam mengatasi hal tersebut.