IMPLEMENTASI HAK INTERPELASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TERHADAP PERATURAN GUBERNUR NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN HUKUM ACARA JINAYAH - M. Faza Adhyaksa; Mirja Fauzul Hamdi (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan, 2023)
Abstrak - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 106 ayat 2 menjelaskan Hak Interpelasi adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Provinsi untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan pemerintah daerah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.Hak interpelasi pernah digunakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode 2014-2019 terkait dengan beberapa kebijakan dan aturan baru yang dikeluarkan oleh gubernur Aceh. Berdasarkan hasil penelitian, DPRA menggunakan hak interpelasi terkait penerbitan Pergub terhadap gubernur Aceh, urgenitasnya adalah didalam Pergub Nomor 5 Tahun 2018, pasal 30 mengatur hukuman cambuk dilakukan di tempat tertutup (rutan/lapas), hal ini bertentangan dengan penjelasan Qanun Nomor 7 Tahun 2013, pasal 262 dimana hukuman cambuk dilakukan ditempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir. Gubernur memberikan penjelasan penerbitan Pergub tersebut hanya sebagai peraturan pelaksana Qanun saja. Secara hierarki, kedudukan Perda Provinsi (Qanun) lebih tinggi dari Pergub, apabila Pergub bertentangan dengan Qanun maka Pergub tersebut batal demi hukum. DPRA juga mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung. Dalam putusannya, MA menolak permohonan gugatan atau uji materi yang diajukan DPRA, karena menurut MA jika terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan Qanun Aceh, maka DPRA dapat menggunakanHak Interpelasi sesuai dengan mekanisme pengawasan yang diatur dalam UUPA.Kata Kunci : Implementasi Hak Interpelasi, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Hukum Jinayah. Abstract -  Law Number 23 Year 2014 concerning Regional Government Article 106 paragraph 2 explains the right of Interpellation is the right of the Provincial Regional House of Representatives to request information from the governor regarding important and strategic provincial government policies and has a wide impact on the life of society and the state. used by the Aceh House of Representatives for the 2014-2019 period in connection with several new policies and regulations issued by the Aceh governor. Based on the results of the study, the DPRA exercised interpelaser rights related to the issuance of the Governor of Aceh to the governor of Aceh, the urgency was in Pergub Number 5 of 2018, article 30 regulating whip punishment carried out in a closed place (detention / prison), this is contrary to the explanation of Qanun Number 7 of 2013, article 262 where the punishment the whip was carried out in an open place and could be seen by the people present. The governor gave an explanation of the issuance of the Governor's Regulation only as a Qanun implementing regulation. Hierarchically, the position of the Provincial Regulation (Qanun) is higher than the Pergub, if the Pergub is in conflict with the Qanun, the Pergub is null and void. DPRA also filed a lawsuit to the Supreme Court. In its decision, the Supreme Court rejected the lawsuit request or material test submitted by the DPRA, because according to the Supreme Court if there are irregularities in the implementation of the Aceh Qanun, then the DPRA can use Interpellation Rights in accordance with the oversight mechanism regulated in the UUPA. Keywords  : Implementation of Interpellation Rights, Aceh House of Representatives, Jinayah Law.