Shadow state dalam pemerintahan daerah di Indonesia perspektif Maslahah Mursalah - Farisa Aulia; Sheila Kusuma (Al-Balad: Journal of Constitutional Law, 2023)
Shadow state merupakan sebuah relasi yang didasarkan pada transaksional. Pelapukan fungsi dari institusi formal negara bersamaan dengan krisis ekonomi yang serius serta adanya tekanan dari lembaga internasional untuk melakukan reformasi telah mendorong para penyelenggara negara untuk membangun aliansi dengan elemen-elemen dalam masyarakat utamanya para peingusaha guna meindapatkan keuntungan ekonomi dan politik jangka pendek melalui mekanisme I informal market. Seharusnya praktek shadow state ini tidak pernah muncul karena Undang-Undang tidak membenarkan adanya Shadow State. Shadow state juga berkonotasi negatif bagi pemerintahan, khususnya pemerintahan negara kesatuan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative atau bisa disebut juga penelitian kepustakaan (library research), dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari peneilitian ini menunjukkan bahwa Shadow state digerakkan oleih hukum yang tidak tertulis, senantiasa berubah menurut selera pemerintah dan kepentingan pengusaha. Keberadaan shadow state yang belum memiliki regulasi secara khusus dalam memberantas keberadaan mereka mengingat banyaknya kepentingan dari aktor bayangan tersebut menjadikan kekosongan hukum yang tidak mampu menjawab tantangan zaman. Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai metode untuk menetapkan hukum baru dengan syarat didukung oleh ayat, hadits atau ijma‘ yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahata.