TRANSPARASI PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN PASAL 56 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH - Adriana Nurzella; Nur Jannani (Al-Balad: Journal of Constitutional Law, 2023)
Adanya anomali tehadap praktik hukum menjadi salah satu isu yang sering terjadi pada penerapan UUD yang berlaku di masyarakat. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa anggota BPD dipilih secara demokratis. Sebagaimana yang berlaku dalam peraturan anggota BPD dipilih secara demokratis melalui proses pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk menganalisis dan mendeskripsikan Pemilihanbakal calon angota BPD yang dipilih secara demokratis. Jenis tulisan ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris (Law Field Reseach ). Yuridis Empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan. Hasil dari tulisan ini yaitu, 1) Transparasi pemilihan anggota BPD di Desa Pleret belum terlaksana secara optimal berdasarkan pasal 56 ayat (1) pemilihan anggota BPD tidak berjalan demokratis yang mengarah pada ketransparasian karena kurangnya sosialisasi tentang lembaga BPD kepada masyarakat Desa Pleret. 2) Pemilihan anggota BPD persepektif siyasah dusturyiyah penerapannya pada desa Pleret dan Desa Parasrejo sudah sesuai dimana ditinjau dari beberapa hal yaitu pengisian anggota BPD boleh dilakukan sebagaimana banyaknya jumlah dan keterwakilan ahlul halli wal aqdi. Kemudian mekanisme pegangkatan calon anggota BPD hukumnya boleh dilakukan sebagaimana prinsip musyawarah yang dalam pemilihannya dipilih dengan mekanisme musyawarah mufakat sesuia surah Asy-Syura Ayat 38.