Refungsionalisasi Dan Reposisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Dan Pengawasan Peraturan Daerah - Rudianto Rudianto; La Ode Husen; Muhammad Kamal (Journal of Lex Philosophy (JLP), 2023)
Tujuan peneltian menganalisis pengaturan mengenai pembentukan dan pengawasan peraturan daerah oleh DPRD Kota Makassar sebagai refungsionalisasi dan reposisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tipe penelitian ini adalah normatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Pengaturan mengenai pembentukan dan pengawasan peraturan daerah oleh DPRD Kota Makassar sebagai refungsionalisasi dan reposisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, termuat dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang memberikan legitimasi kepada DPRD untuk membentuk dan mengawasi arah kebijakan otonomi daerahnya serta sebagai representasi dari Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 UUD NKRI Tahun 1945. 2). Implikasi hukum pembentukan dan pengawasan peraturan daerah oleh DPRD Kota Makassar sebagai refungsionalisasi dan reposisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, akan menimbulkan dualism terhadap pengawasan Peraturan Perda yakni antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintahan pusat. The research objective is to analyze the arrangements regarding the formation and supervision of regional regulations by the Makassar City DPRD as the re-functionalization and repositioning of the Regional People's Legislative Assembly. This type of research is normative. Research results in the authors find that: 1). Arrangements regarding the establishment and supervision of regional regulations by the Makassar City DPRD as re-functionalization and repositioning of the Regional People's Representative Council, are contained in the Regional Government Law which gives legitimacy to the DPRD to form and oversee the direction of its regional autonomy policy and as a representation of Article 18 paragraph (3) 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. 2). The legal implications for establishing and supervising regional regulations by the Makassar City DPRD as re-functionalization and repositioning of the Regional People's Legislative Assembly, will lead to dualism in the oversight of Regional Regulations, namely between the Regional People's Representative Council and the central government.