HAMBATAN KURATOR DALAM MENUNTUT PENYERAHAN BENDA AGUNAN YANG DIKUASAI KREDITOR SEPARATIS - Andreas Butar Butar (Brawijaya Law Student Journal, 2023)
Andreas Butar Butar, Amelia Sri Kusuma Dewi, Shanti Riskawati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: andreasbutar27@gmail.com Abstrak Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Kepailitan dan PKPU mewajibkan kurator untuk menuntut penyerahan benda agunan milik kreditor separatis yang telah melewati jangka waktu eksekusi 2 (dua) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1). Jangka waktu tersebut dinilai terlalu singkat dan tidak dapat dilakukan dalam penjualan benda bernilai tinggi. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan melakukan analisa empiris terhadap implementasi, hambatan-hambatan implementasi, dan upaya penyelesaian dari hambatan implementasi Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Kepailitan dan PKPU. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau Socio-Legal dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan klasifikasi faktor hambatan penegakan hukum menurut doktrin Prof Soerjono Soekanto. Dalam penelitian ini, Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Kepailitan dan PKPU merupakan pasal yang tidak masuk akal dan tidak dapat diimplementasikan karena adanya beberapa hambatan yang berasal dari faktor undang-undang, faktor penegak hukum, dan faktor sarana atau fasilitas. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut adalah dengan mempercepat perubahan undang-undang kepailitan, perjanjian tambahan antara kurator dengan kuasa hukum kreditor separatis terkait penjualan benda agunan, dan penetapan time frame yang disepakati oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian Keuangan terkait percepatan atau prioritas lelang kepailitan. Kata Kunci: jangka waktu eksekusi, kurator, kreditor separatis Abstract Article 59 Paragraph (2) of the Law concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations require a trustee to call for submission of a mortgage object owned by a secured creditor no later than two months of the execution as governed in Article 59 paragraph (1). This period is deemed too short, and it cannot apply to the sale of an object that is highly valuable. Departing from this issue, this research aims to conduct an empirical analysis of the implementation, the hindrances to the implementation, and the measures taken to tackle the hindrances to the implementation of Article 59 paragraph (2) of Law concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. This research employed empirical or socio-legal methods and a sociological approach with the classification of impeding factors hampering the enforcement of law according to the doctrine of Prof. Soerjono Soekanto. Article 59 paragraph (2) of the Law concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations is deemed unacceptable and cannot be implemented because of external impeding factors such as law, law enforcers, and facilities and infrastructure. Tackling this issue can be done by accelerating the amendments to the statute concerned and providing an additional agreement between the trustee and the lawyer of the secured creditor regarding the sale of the mortgage object, and by setting the time frame agreed upon by the Ministry of Law and Human Rights and Finance Minister regarding the acceleration and priority of auction following the bankruptcy. Keywords: execution period, trustee, secured creditors