PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRASI PASAL 54 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS DI DESA BEJI KABUPATEN PASURUAN DIKAITKAN DENGAN MENURUNNYA PEREKONOMIAN PETANI) - Siti Aisyah (Brawijaya Law Student Journal, 2023)
Siti Aisyah, Muktiono, Anindita Purnama Ningtyas Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: chaachacing1@gmail.com Abstrak Adanya pencemaran yang dilakukan oleh sebuah perusahaan industri pelapisan logam PT. SAA menjadikan warga desa beji mengalami dampak berupa penurunan hasil panen yang berpengaruh pada perekonomian warga. Perbuatan pencemaran ini yang semula telah diberikan penegakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis oleh Dinas Lingkungan Hidup masih belum memperbaiki pembuangan limbah perusahaan. Hal tersebut membawa beberapa problematika dalam penegakan hukum khususnya terkait sanksi administrasi ini. Proses penegakan ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, kondisi serta budaya masyarakat. Jenis penelitian dalam skripsi ini yakni penelitian empiris yang menggunakan data deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang didukung dengan data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik Wawancara dan Studi Kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Baku mutu air limbah yang dibuang oleh PT. SAA terbukti melebihi aturan baku mutu yang telah ditentukan sesuai hasil uji laboratorium yang dilakukan. Pasal 54 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah, pembekuan izin, dan pencabutan izin lingkungan masih belum dilaksanakan. 2) Adanya dampak pada penurunan perekonomian petani akibat pencemaran limbah PT. SAA yang mencemari lahan beberapa petani dan ditinjau dari penurunan hasil panen dari tahun ke tahun. Kata Kunci: penegakan, sanksi administrasi, pencemaran lingkungan Abstract The pollution caused by PT. SAA as one of the local coating industries has raised public outcries in Beji village following declining agricultural products and the local economy. Notwithstanding the warning given as an administrative sanction by Environmental Agency following the pollution caused, the company concerned has not shown any sign of taking measures to fix this polluting waste issue. This situation certainly sparks some other issues in the imposition of the sanction simply because it is also affected by factors like law, law enforcers, infrastructure and facilities, public conditions, and cultures. This is empirical research using descriptive data to analyze. The secondary data were obtained and the primary data are supplementary to the secondary ones. The data were collected from interviews and library research. The research result reveals that 1) the quality standard of waste disposal in PT. SAA exceeds the indicator set through the laboratory test. Article 54 of Regional Regulation Number 8 of 2016 regarding administrative sanctions including governmental force, license freeze, and license revocation has not been appropriately performed. This waste pollution has also caused 2) declining agricultural products happening every year due to polluted agricultural lands. Keywords: enforcement, administrative sanction, environmental pollution