Mekanisme Penetapan Desa Wisata Di Kabupaten Ponorogo - Yusuf Adam Hilman; Debi Herlianto (Jurnal Sains Terapan Pariwisata, 2018)
Perkembangan pembangunan di daerah membawa konsekuensi logis pada penyelenggaraan urusan – urusan publik, dengan harapan kesejahteraan bisa dirasakan secara adil dan merata, upaya yang bisa dilakukan di daerah salah satunya adalah pengembangan potensi alam, secara khusus desa merupakan sistem pemerintahan yang mungkin bisa dioptimalkan peranannya, salah satu contohnya adalah pengembangan desa wisata, dalam beberapa tahun terakhir desa wisata menjadi sebuah wabah karena desa berlomba – lomba untuk mengembangkan pariwisata, namun ada kesan penyelenggaraanya banyak menimbulkan persoalan dan kurang optimal, sehingga banyak desa yang mengalami kegagalan. Sebenarnya bagaimanakah proses penetapan sebuah desa wisata, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penetapan desa wisata, dan apa saja yang menjadi parameternya. Penelitian ini kualitatif dengan pengambilan data berupa wawancara dan dokumentasi. Proses pengajuan desa wisata diusulkan masyarakat melalui pemerintahan desa, kemudian di ajukan kepada dinas kebudayaan dan pariwisata di tingkat, kabupaten/kota, provinsi hingga kementrian, namun sebelum melalui proses pengecekan dan validasi, desa harus melaluibeberapa tahapan persiapan, diantaranya: a). Persiapan, b).Penetapan definisi dan parameter secara kualitatif dan kuantitatif, c). Identifikasi dan inventarisasi desa-desa, d).Konfirmasi desa teridentifikasi, e). Scoring, f). Menyusun daftar lokasi desa wisata.