ANALISA TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI LIMA DESA KECAMATAN PANGKALAN BARU KABUPATEN BANGKA TENGAH - Erita Rosalina; Dian Prihardini Wibawa (IJAB Indonesian Journal of Accounting and Business, 2019)
Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dalam praktiknya di berbagai daerah di Indonesia menghadapi berbagai kendala dan masalah dalam pelaksanaannya. Isu-isu yang dipublikasikan baik melalui media massa maupun laporan penelitian menunjukkan bahwa selama implementasi, kelemahan dapat muncul dari penerapan prinsip-prinsip pengelolaan dana desa seperti akuntabilitas, profesionalisme, transparansi, efektifitas dan efisiensi. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 5 desa. Daerah ini menerima dana desa sejak awal program. Konsep dana desa mulai diterapkan pada 2015, tentu saja masalah yang dihadapi bisa lebih kompleks. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data lapangan nyata tentang masalah pengelolaan dana desa, terutama pada aspek transparansi. Melalui penelitian ini diharapkan tujuan penyaluran dana desa untuk memberdayakan desa secara ekonomi dan mandiri dapat terwujud. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan kuesioner yang meminta responden untuk menjawab dalam bentuk Ya atau Tidak. Sampel dipilih dengan cara pengambilan sampel secara tidak sengaja terhadap 20 rumah tangga dari masing-masing desa. Indikator transparansi adalah pengetahuan, keterlibatan dan pelaporan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dari aspek pengetahuan berada pada level yang kurang transparan dengan rata-rata jumlah responden yang tahu sebanyak 21%. Aspek keterlibatan masyarakat dalam mengelola dana desa termasuk dalam kategori rendah hingga cukup tinggi.