Kontroversi Hakim Perempuan di Indonesia - Muaidi, Muaidi; Badarudin, Badarudin (Jurnal el-Huda, 2021)
Perempuan menjadi hakim di Indonesia menjadi kontroversi di kalangan elit politik, ulama, ada yang membolehkan dan tidak membolehkan dengan berbagai argumentasi, dapat dikatakan sama-sama kuat dan tak terbantahkan. Dokumentasi hasil ijtihad para ulama masa lalu (beraneka ragam fiqh) termasuk ketetapan wanita tidak boleh menjadi pemimpin publik diubah dan direlevansikan dengan kondisi real saat ini, seperti yang telah dicontohkan oleh ijtihad kreatif Umar bin Khttab, dan Imam Syafi’i. Teks al-Qur’an dan hadis senantiasa terbuka untuk dipahami dan diinterpretasikan sepanjang masa, sepanjang para mufassir dan mujtahid berkompeten untuk itu. Kehadiran wanita sebagai pemimpin bangsa di tengah-tengah masyarakat Indonesia menjadi permasalahan kontroversial. Sebagian politisi partai politik yang berasaskan Islam (kasus Pemilu 1999 dan 2004) melarang wanita menjadi pemimpin bangsa (Presiden). Sejalan dengan kondisi dan peta politik nasional di Indonesia, maka pendapat yang membolehkan wanita menjadi pemimpin public seperti presiden termasuk juga menjadi hakim. Dengan semangat shalih likulli zaman wamakan, bahkan secara etis, dianjurkan untuk ke luar dari perbedaan pendapat itu (al-khuruj min al-khilaf mustahab) sebagai bentuk implementasi dari al quran dan hadist.