Islam, Demokrasi Liberal Dan Sekularisme Oleh Nader Hashemi Dalam Kajian Hukum Islam Kontemporer - Nilhakim Nilhakim (AL-SULTHANIYAH, 2021)
Islam dan Politik demokrasi liberal sering menimbulkan perdebatan muncul sebagai isu yang paling dipertentangkan. Para ilmuan sosial yang meyakini bahwa politik keagamaan dan perkembangan demokrasi liberal secara struktur tidak sejalan (incompatible) ditantang oleh Nader Hashemi. Menurutnya ketegangan antara agama dan demokrasi liberal yang serius bukan berarti bahwa keduanya tidak mungkin untuk didamaikan. Penelitian ini akan meneliti bagaimana konsep Nader Hashemi tentang relasi Islam, Demokrasi Liberal dan Sekularisme? Dan bagaimana hasil konsep teoritis dan praktis relasi Islam, Demokrasi Liberal dan Sekularisme?. Reinterpretasi yang terkait teori relasi agama dengan demokrasi, bahwa teori sekularisme bagi muslim bukan hanya mungkin dilakukan, tetapi sangat sekali dibutuhkan untuk membangun demokrasi yang liberal. Dengan catatan paham sekulerisme tidak hanya menganggap pemerintahan sebatas untuk kepentingan dunia semata. Memang tidak ada konsep Islam yang baku, jika melihat kembali sejarah perkembangan kekuasaan Negara, yaitu sistem demokrasi berasal dari Yunani berawal dari sini, kemudian Islam datang pada masa Nabi Muhammad Saw “Negara Madinah” yang hingga kini menjadi rujukan paling sahih bagi perjuangan politik umat Islam. Ternyata belum cukup memenuhi kriterium bagi sebutan berdirinya sebuah Negara. Kemudian diteruskan masa Khulafa ar-Rasyidun, selanjutnya kekuasaan monarki. Di perkembangan selanjutnya beralih pada kekuasaan Barat (Kristen) dan menyebarkankan paham demokrasinya dengan kolonialisme. Dan terasa pada masyarakat muslim hingga sekarang, sehingga menimbulkan bias pertentangan terhadap sistem demokrasi. Hasil dari produk pemikiran Nader Hashemi (metode historis dan komparatif) yaitu: pertama, agama berperan dalam kehidupan politik; ada gerakan-gerakan protes religious dan demokrasi jangka panjang. Kedua, toleransi timbal balik agama terhadap demokrasi; negara tidak bisa melarang kelompok-kelompok keagamaan dari kegiatan politik hanya karena mereka bersifat keagamaan. Ketiga, pembaharuan keagamaan mendorong demokrasi; pergeseran terhadap dokrin agama dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan politik