IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 75 TAHUN 2015 PASAL 12 TENTANG PENERTIBAN PKL DI KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN TABALONG - Rusman Fauzi; Budi Setiawati; Lilis Suryani (JAPB, 2018)
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisa sejauh mana pemahaman dan keberhasilan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 75 Tahun 2015 Pasal 12 tentang Penrtiban PKL di Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong dan mengetahui faktor penghambatnya. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik dalam pengumpulan data melalui proses observasi, wawancara dan analisis data menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014) yaitu model analisis interaktif 1. Tahap kondensasi data, 2. Display data/Penyajian data, 3. Conclusions; drawing/veriflying (penarikan kesimpulan). Kebijakan itu juga terbukti belum terimplementasi maksimal karena masih terdapat pelanggaran-pelanggaran oleh pedagang kaki lima. Pelaksanaan penegakan perda tersebut dimulai dengan proses sosialisasi, teguran dan berlanjut dengan penindakan tegas dari pihak pelaksana kebijakan terhadap pelaku PKL yang melanggar di kawasan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti dilokasi penelitian yaitu mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 75 Tahun 2015 Pasal 12 tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong sudah terimplementasi. Hasil penelitian ini adalah 1) Sumber Daya Manusia, 2) Dana, 3) informasi, 4) Struktur Organisasi dan 5) Fasilitas memang benar merupakan faktor penghambat. Kata kunci: implementasi ; kebijakan peraturan daerah ; penertiban pedagang kaki lima (PKL)