PROBLEMATIKA PEMENUHAN JAMINAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA. - Cunduk Wasiati (Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia, 2022)
Tanggung jawab negara dalam Pemenuhan Jaminan Hak Asasi Manusia merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk bertindak aktif agar hak-hak warga negaranya terpenuhi. Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, anggaran dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak-hak asasi manusia. bentuk kewajiban dan tanggung jawab negara tersebut, masing masing mengandung unsur kewajiban untuk bertindak (obligation to conduct) yaitu mensyaratkan negara melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak, dan kewajiban untuk berdampak (obligation to result) yaitu mengharuskan negara untuk mencapai sasaran tertentu guna memenuhi standar substantif yang terukur. Urgensi Pengadilan HAM Ad Hoc Dalam Menangani Pelangaran HAM Di Indonesia yang kian hari kian meningkat merupakan sesuatu yang sangat di butuhkan hari ini alam menjawab permasalahan hukum yang ada mengingat Pengadilan HAM dapat memberikan mekanisme untuk pemenuhan hak-hak korban yakni pengaturan tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Namun, Putusan-putusan pengadilan HAM sampai saat ini secara umum belum memberikan hasil sebagaimana harapan banyak pihak sebagaimana saat awal pengadilan ini diupayakan.