IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM 4 IN 1 (FOUR-IN-ONE) KENDARAAN RODA EMPAT DI KAWASAN PASTEUR, KOTA BANDUNG - Alifiah Paramitha Rimardi; Herjanto Bekti; Mas Halimah (JANE - Jurnal Administrasi Negara, 2022)
Skripsi ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem 4 in 1 (Four in One) Kendaraan Roda Empat di Kawasan Pasteur, Kota Bandung (Studi Kasus Pada Tahun 2013-2Skripsi ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem 4 in 1 (Four in One) Kendaraan Roda Empat di Kawasan Pasteur, Kota Bandung (Studi Kasus Pada Tahun 2013-2014). Penelitian ini dilatar belakangi oleh penumpukan kendaraan dan kemacetan pada saat weekend di Pasteur, Kota Bandung. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem 4 in 1 (Four in One)di PasteurKota Bandung dalam menanggulangi kemacetan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Implementasi Kebijakan dari Edward III yang mengemukakan empat faktor seperti communication (Komunikasi), resources (Sumber Daya), dispositions (Disposisi), dan bureaucratic structure (Struktur Birokrasi). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Teknik keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber informan yang didapatkan dilapangan dan triangulasi teknik data. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan sistem 4 in 1 (Four in One) di Pasteur Kota Bandung (Studi Kasus Pada Tahun 2013-2014) belum dapat dikatakan berhasil. Terlihat dari masih kurangnya sumber daya (resources) yang baik dalam mewujudkan tujuan kebijakan sistem 4 in 1 (Four in One, kemudian kurangnya komitmen dan tidak adanya SOP (Standar Operating Procedure) dalam pengelolaan kawasan 4 in 1 (Four in One) mengakibatkan lemahnya kebijakan yang sedang diimplementasikan serta sulitnya menentukan kualitas maupun kuantitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan sistem 4 in 1 (Four in One) masih belum berjalan dengan optimal disebabkan masih ada beberapa faktor yang terdapat pada teori Edward III dalam proses implementasi kebijakan sistem 4 in 1 (Four in One) yang belum sepenuhnya mendukung proses implementasi kebijakan tersebut.014). Penelitian ini dilatar belakangi oleh penumpukan kendaraan dan kemacetan pada saat weekend di Pasteur, Kota Bandung. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem 4 in 1 (Four in One)di PasteurKota Bandung dalam menanggulangi kemacetan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Implementasi Kebijakan dari Edward III yang mengemukakan empat faktor seperti communication (Komunikasi), resources (Sumber Daya), dispositions (Disposisi), dan bureaucratic structure (Struktur Birokrasi). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Teknik keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber informan yang didapatkan dilapangan dan triangulasi teknik data. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan sistem 4 in 1 (Four in One) di Pasteur Kota Bandung (Studi Kasus Pada Tahun 2013-2014) belum dapat dikatakan berhasil. Terlihat dari masih kurangnya sumber daya (resources) yang baik dalam mewujudkan tujuan kebijakan sistem 4 in 1 (Four in One, kemudian kurangnya komitmen dan tidak adanya SOP (Standar Operating Procedure) dalam pengelolaan kawasan 4 in 1 (Four in One) mengakibatkan lemahnya kebijakan yang sedang diimplementasikan serta sulitnya menentukan kualitas maupun kuantitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan sistem 4 in 1 (Four in One) masih belum berjalan dengan optimal disebabkan masih ada beberapa faktor yang terdapat pada teori Edward III dalam proses implementasi kebijakan sistem 4 in 1 (Four in One) yang belum sepenuhnya mendukung proses implementasi kebijakan tersebut.