IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM MPd) (Studi Kasus pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat) - Hutria Keffen Keffen (Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi, 2013)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri diarahkan untuk meningkatkan efektivitaspenanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja dengan melibatkan unsur masyarakat mulai dari tahapperencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritisdan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin dapat ditumbuhkembangkan, sehingga mereka bukan hanyasebagai obyek melainkan juga sebagai subyek dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam penelitian ini membahastentang bagaimana implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd),khususnya pada kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP).Hasil penelitian ini menunjukkan Kelompok SPP di Kecamatan Bayang belum memiliki Struktur organisasi yangjelas. Sebagian besar kelompok SPP belum memiliki AD/ART atau Standar Prosedur yang jelas dan terarah (SOP),terkait dengan peraturan yang diterapkan, Peraturan disiplin yang dibuat oleh kelompok SPP sangat menentukankelancaran jalannya kegiatan SPP ini. SDM perlu ditingkatkan. Terkait dengan Dana juga perlu dimanfaatkan denganbaik. Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan khususnya pada kegiatan SPP di Kecamatan Bayang Kabupaten PesisirSelatan berjalan kurang tepat dan perlunya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan program dan kegiatan yangdilakukan oleh SPP simpan pinjam, dan lainnya. Dalam penelitian ini juga terdapat kendala dan upaya yang dilakukanoleh Kelompok SPP di Kecamatan Bayang dalam rangka meningkatkan program yang ada pada Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pada kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kabupaten PesisirSelatan.