Kebijakan Hukum Terhadap Gerakan Radikalisme Oleh Aparatur Sipil Negara (Legal Policy Against Radicalism Movements By The State Service) - Md Shodiq*; Christian Rony Putra (JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 2023)
Maraknya gerakan radikalisme di kalangan ASN yang merebak di tanah air tentunya mengkhawatikan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia maka perlu upaya utuk membendung hal tersebut melalui pemahaman nilai - nilai bela negara. Untuk memberikan kesadaran tersebut berdasarkan konstitusi yang ada di NKRI. Maraknya penyebaran hoax tanpa filter melalui sosial media membuat paham radikal makin subur. Persoalan saat ini adalah adanya gerakan- gerakan radikalisme yang memiliki agenda terselubung yang menggerogoti sendi-sendi negara yang ingin memecah belah bangsa Indonesia, melemahkan persatuan dan kesatuan, merusak ke-bhineka-an yang sejak Indonesia berdiri telah menjadi konsensus bersama. Perlu adanya kebijakan hukum sebagai upaya mencegah terjadinya penyebaran gerakan radikalisme di kalangan Aparatur Sipil Negara dan melibatkan seluruh stakeholder yang bersentuhan langsung dengan dunia pendidikan, sosial, keagamaan, komunikasi dan keamanan di lingkungan masing-masing dan pendekatan sampai tindakan hukum, metode penelitian ini adalah penelitian hukum normative(legal research) ialah hukum sebagi norma guna memperoleh hasil yang ilmiah dan kentektual sehingga hasil penelitian ini menunjukan bahwa pencegahan terhadap faham faham intoleransi dan radikalisme dapat di fahami oleh segenap ASN di seluruh Indonesia.