Kedudukan Haki Dalam Perjanjian Bisnis Waralaba (Franchise) - Wahyu Indira Purnawi Putra; Urbanisasi Urbanisasi (Innovative: Journal Of Social Science Research, 2023)
Bisnis waralaba di Indonesia semakin berkembangnya jaman semakin banyak juga peminatnya, baik bisnis waralaba produk nasional maupun produk internasional, tetapi di Indonesia lebih banyak para pebisnis yang meminatkan waralaba terhadap produk lokal karena dianggap mudah dan juga biayanya relatif murah. Sehingga dengan banyaknya orang yang memiliki minat untuk membangun dan juga menerapkan bisnis waralaba membuat pentingnya kedudukan HaKI di dalam perjanjian bisnis waralaba. Dikarenakan ketika seseorang ingin melakukan suatu kegiatan bisnis waralaba perlu diketahui informasi tentang HaKI, baik bagi para penyedia waralaba dan juga peminat waralaba. Di dalam membuat suatu bisnis waralaba perlu adanya suatu perjanjian yang di mana kedua belah pihak wajib menyetujui dan juga menyepakati isi perjanjian tersebut, yang berpedoman kepada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta isi perjanjian tadi juga harus memuat HaKI yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 perihal Waralaba. HaKI pula dilindungi pada perundang-undangan seperti Hak Merek, Hak Paten, dan juga Hak Cipta. Kedudukan HaKi di dalam perjanjian bisnis waralaba terbagi menjadi 2 yaitu HaKI bagi pemberi waralaba (Franchisor) yaitu sebagai perlindungan hukum bagi pihak pemberi waralaba atau yang memiliki hak atas merek dagang tersebut, agar ciri khas dari produk tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak penerima waralaba, dan juga HaKI bagi para penerima waralaba (Franchisee) yaitu memiliki hak untuk menggunakan dan juga memanfaatkan secara ber-barengan 2 jenis Hak Kekayaan Intelektual eksklusif, yaitu merek (merek dagang, jasa, serta tanda asal) serta rahasia dagang.