TECHNICAL REVIEW POTENSI PAJAK DAERAH PADA PROVIDER INTERNET SEBAGAI SUMBER POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI INDRAGIRI HILIR. - Endy Sudeska; Nelva Siskawati; Muhammad Amin; Ilyas Ilyas (Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, 2023)
Growth in the internet provider business has also occurred in Indragiri Hilir Regency. The installation of fiber optic cable networks often causes congestion, damage to infrastructure, and chaos. Thus, the existence of cable internet providers must be regulated by the government so as not to cause problems and to provide benefits for development. The existence of a cable Internet provider network has the potential to generate regional original revenue. Based on a technical review of regional tax regulations and regional fees for Internet providers, the potential is not that broad. Due to the replacement of Law Number 29 of 2008 concerning Regional Taxes and Regional Levies with Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments, it does not provide space for regional governments to add types of regional taxes and regional levies other than those stipulated by Law Inviting. The results of this study conclude that the potential for regional original income sourced from internet providers operating in Indragiri Hilir Regency is the Revenue Sharing Fund PPh 21 WPOPDN of 8.4% and advertising tax. Pertumbuhan usaha provider internet juga terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir. Instalasi jaringan kabel fiber optic sering menyebabkan kemacetan, rusaknya infrastruktur dan kesembrawutan. Dengan demikian keberadaan kabel provider internet harus diatur oleh pemerintah agar tidak menimbulkan permasalahan serta dapat memberikan manfaat bagi pembangunan. Keberadaan jaringan Kabel Provider Internet berpotensi untuk Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan technical review terhadap Regulasi pajak daerah dan retribusi daerah untuk Provider Internet memiliki potensi yang tidak begitu luas. Dikarenakan penggantian Undang – Undang nomor 29 tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi Undang – Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah tidak memberikan ruang kepada pemerintah daerah dalam menambahkan Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selain yang ditetapkan Undang-Undang. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan potensi Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Provider Internet yang beroperasi di Kabupaten Indragiri Hilir adalah Dana Bagi Hasil PPh 21 WPOPDN sebesar 8,4% dan Pajak Reklame.