UPAYA PEMERATAN KESEHATAN NASIONAL MELALUI KEBIJAKAN KELAS STANDAR (LITERATUR REVIEW) - Finish Weny Arntanti (Media Bina Ilmiah, 2023)
Pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat merupakan salah satu kewajiban pemerintah sesuai dengan amanat UUD 1945 yang menuntut pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat Indonesia. Pemenuhan hak tersebut dilakukan dengan pengadaan jaminan kesehatan yang saat ini disebut sebagai jaminan kesehatan nasional (JKN). Dalam menganalisis upaya pemerintah untuk memenuhi tujuan pemerataan jaminan kesehatan, pada penelitian ini digunakan studi literatur. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah untuk mengatasi pemberian pelayanan kesehatan yang tidak merata dan permasalahan pendanaan yang dialami oleh pemerintah dalam membayarkan subsidi, pemerintah memutuskan strategi terbaru yang akan dilakukan, yakni penetapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan secara merata tanpa melihat besaran iuran yang dikeluarkan oleh masyarakat. Sebagai strategi untuk memenuhi tujuan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat, dilakukan analisis SWOT pada kebijakan ini, analisis kekuatan (strenght) yakni pengendalian pada layanan yang berpotensi terlalu mahal, memaksimalkan peran Puskesmas, pengendalian biaya, pemberian layanan kesehatan dalam hal rawat inap pasien dapat lebih merata. Kelemahan (weakness), adanya potensi pengurangan atau bahkan penghapusan layanan yang memiliki biaya berlebih, kenaikan tarif iuran, penurunan fasilitas yang diberikan, hanya berfokus pada layanan non-medis, dan adanya kemungkinan bagi fasilitas-fasilitas kesehatan untuk menata ulang infrastruktur. Analisis kesempatan atau peluang (opportunity) yakni peningkatan kualitas fasilitas kamar rawat inap rumah sakit, peningkatan kepuasan masyarakat, khususnya bagi para peserta yang sebelumnya mendaftar pada kelas III. Tantangan (threat) yang akan dihadapi adalah adanya ketidakpuasan dari masyarakat, diantaranya kemungkinan adanya kenaikan tarif iuran, penurunan fasilitas bagi para peserta yang sebelumnya menjadi peserta kelas I, adanya kemungkinan pengurangan layanan kesehatan yang bisa dicover oleh BPJS.