SISTEM PROPORSIONAL PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM - Nurhayu Handayani Putri; Aturkian Laia; Bestari Laia (JURNAL PANAH KEADILAN, 2023)
Penelitian ini menganalisis peran pemilihan umum dalam konteks pencapaian kedaulatan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dan yuridis untuk memeriksa bagaimana nilai-nilai sosial, geografi, sejarah, dan dinamika politik memengaruhi implementasi tujuan negara. Pemilihan umum dianggap sebagai tolok ukur penting dalam mengukur tingkat demokrasi, memungkinkan partisipasi aktif warga negara dalam menentukan arah pemerintahan dan negara mereka. Partai politik berfungsi sebagai wahana untuk mengartikulasikan aspirasi rakyat dalam pemilihan umum, dengan berbagai sistem pemilihan umum yang diterapkan di seluruh dunia. Sejarah pemilihan umum di Indonesia mencatat perubahan signifikan, terutama pasca-reformasi tahun 1998. Pemilihan umum menjadi sarana krusial untuk mendapatkan legitimasi pemerintahan yang dipilih oleh rakyat, sesuai dengan semangat UUD 1945 dan prinsip kedaulatan rakyat. Pentingnya pemilihan umum dalam mewujudkan pemerintahan yang mencerminkan kehendak rakyat mencerminkan komitmen Indonesia terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Temuan penelitian ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang peran pemilihan umum dalam mencapai tujuan negara dan menjaga prinsip demokrasi di Indonesia.