Pertanggungjawaban Pidana atas Kegagalan Pengawasan Obat: Studi Kasus Gagal Ginjal Akut Pada Anak di Indonesia Tahun 2022 - Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma (Lex Renaissance, 2022)
This study aims to analyze the relationship between the neglect in drug control and the potential for criminal liability in cases of acute kidney failure in children that occurred in 2022. This is a normative legal research which the objects are legal actions by the government and drug manufacturers within the framework of public policy, and the potential violations of criminal law within them. The results of this study conclude that law and public policy share a close link, that the author considers that in the case of administering drug control there has been a negligence which caused fatalities. In addition, both legal subjects in the form of officials who are authorized in the field of drug control while in circulation and producers can be subject to criminal liability as regulated in a number of statutory regulations. This study recommends immediately strengthening the oversight function of drug distribution by the government by accelerating the ratification of regulations, as well as prioritizing criminal law enforcement with a justice orientation and victim recovery for negligent officials and corporations.Keywords: Acute Kidney Failure, Public Policy, Criminal Liability. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi antara kegagalan dalam pengawasan obat dan potensi pertanggungjawaban pidana dalam kasus gagal ginjal akut kepada anak yang terjadi pada 2022 silam. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan objek penelitian berupa tindakan hukum pemerintah dan produsen obat dalam kerangka kebijakan publik, serta potensi pelanggaran hukum pidana di dalamnya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum dan kebijakan publik memiliki titik taut yang begitu erat, sehingga penulis menilai bahwa dalam hal penyelenggaraan pengawasan obat terdapat kelalaian yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Selain itu, baik subjek hukum berupa pejabat yang berwenang di bidang pengawasan obat selama beredar maupun produsen dapat dikenai pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Penelitian ini merekomendasikan agar segera memperkuat fungsi pengawasan peredaran obat oleh pemerintah melalui percepatan pengesahan regulasi, serta memprioritaskan penegakan hukum pidana dengan orientasi keadilan dan pemulihan korban terhadap pejabat yang lalai dan korporasi. Kata-kata Kunci: Gagal Ginjal Akut, Kebijakan Publik, Pertanggungjawaban Pidana.