Penerapan E-Government Pada Aplikasi SIKS-NG di Desa Sihiong Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Toba - Eka Henny Purwanti (PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies, 2023)
Perkembangan teknologi ini juga sangat berpengaruh bagi sector public, secara khusus bagi jalannya roda pemerintahan di Indonesia yang kita kenal dengan e-government. Penerapan e-government merupakan salah satu cara pemerintah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan implementasi e-government juga beragam, salah satunya dengan cara melakukan pembaruan data melalui verifikasi dan valiasi data menggunakan aplikasi Sosial Next Generation Geographic Information System (SIKS-NG). Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011, tentang Penanganan Fakir Miskin, dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 57/HUK/2017, tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2017, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia memperoleh mandat untuk melakukan verifikasi dan validasi (verivali) data setiap tahun sekali. Verifikasi dan validasi tersebut dilakukan berdasarkan by name by address, yang ada di SIKS-NG menjadi acuan pada pelaksanaan program penanganan fakir miskin. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa implementasi aplikasi SIKS-NG dalam pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menghasilkan data yang sesuai dengan kondisi yang sesuai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di lapangan, masalah yang sering muncul dalam proses implementasi yaitu data yang berada di Aplikasi SIKS-NG berupa NIK keluarga penerima manfaat tidak sesuai dengan data di lapangan sehingga menyebabkan data tersebut tidak bersinergi , sehingga pada saat dilakukan pengusulan DTKS terjadi ketidak cocokan dan ketidak validan data dalam system aplikasi SIKS-NG. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menjawab dan memecahkan gejala sosial yang terjadi dan berusaha memberikan gambaran-gambaran yang jelas tentang permasalahan objek penelitian