ANALISIS STAKEHOLDERS DALAM PROGRAM KEBIJAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA SEMARANG - Abigail Monica Natali Manumpil; Nina Widowati; Maesaroh Maesaroh (Journal of Public Policy and Management Review, 2023)
Kasus KDRT di Kota Semarang merupakan penyumbang angka kasus kekerasan terbesar sebanyak 437 kasus dari tahun 2019 hingga 2022. Dalam menjalankan program pencegahan KDRT maka diperlukan kolaborasi antar stakeholders agar dapat terlaksana lebih efektif dan optimal. Kerja sama antar stakeholders untuk mengatasi KDRT di Kota Semarang diperlukan namun masih ditemukan kurang optimal untuk mencegah kasus KDRT terjadi di Kota Semarang. Stakeholders terkait adalah DPPPA Kota Semarang, Dinas Pendidikan Kota Semarang, Dinas Sosial Kota Semarang, Tim Penggerak PKK Kota Semarang, dan Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik stakeholders serta faktor yang menghambat kolaborasi stakeholders dalam program pencegahan KDRT di Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Analisis karakteristik stakeholders menggunakan teori Bryson yang melihat kepentingan, sumber daya, saluran, kemungkinan partisipasi, tingkat pengaruh, implikasi dan aksi. Dalam melihat faktor penghambat kolaborasi stakeholders digunakan teori Sudarmo yang terdiri dari budaya organisasi, sistem kerjasama, dan kepentingan stakeholders. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik stakeholders yang berpotensi menolak KDRT adalah DPPPA Kota Semarang, Dinas Pendidikan Kota Semarang, TP PKK, dan YKKS. Sedangkan yang berpotensi untuk mendukung adalah Dinas Sosial Kota Semarang. Faktor penghambat yang ditemukan adalah budaya organisasi Dinas Sosial yang terlalu berpedoman dengan peraturan, adanya sistem kerja sama yang terlalu bergantung dengan arahan stakeholders utama, perbedaan persepsi serta semangat stakeholders, dan budaya patriarki.