URGENSI PENGATURAN PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN BAGI SAKSI DALAM PROSES PEMERIKSAAN PADA PERSIDANGAN PERKARA TATA USAHA NEGARA SECARA ELEKTRONIK - Azrel Wildanis Permadi (Brawijaya Law Student Journal, 2023)
Azrel Wildanis Permadi, Agus Yulianto, Dewi Cahyandari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: azreldanis@gmail.com Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perlunya pengawasan dan perlindungan saksi pada persidangan perkara Tata Usaha Negara secara elektronik dalam sistem peradilan Tata Usaha Negara. Yang mana di Indonesia Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang tersebut masih belum dapat mengakomodir dan belum dapat menyesuaikan dengan kondisi saat ini, dimana ada digitalisasi dalam sistem peradilan di Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan adanya perkembangan hukum acara terkait proses pemeriksaan saksi di persidangan. Mekanisme penyelenggaraan sidang secara elektronik di tuangkan dalam PERMA nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, yang mana pergeseran tersebut menimbulkan permasalahan ketidak lengkapan norma yang mengatur terkait pengawasan dan perlindungan bagi saksi dalam proses pemeriksaan sengketa TUN secara elektronik. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesatuan beracara di Peratun akibat dari adanya potensi pelanggaran dalam proses pemeriksaan saksi. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah terkait bagaimana urgensi pengaturan pengawasan dan perlindungan bagi saksi dalam proses pemeriksaan pada persidangan perkara tata usaha negara secara elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu dibentuk Undang-Undang terkait perlindungan bagi saksi dalam dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, serta perlu adanya pembentukan Undang-Undang terkait Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara demi menyesuaikan kebutuhan zaman. Kata Kunci: PTUN, keterangan saksi, peradilan elektronik Abstract This research aims to analyze the need for supervision and protection for witnesses in a state administrative trial held electronically within the judiciary system of a state administrative court. This matter is regulated in Law Number 5 of 1986 concerning the State Administrative Court. This law, however, does not seem relevant to the present condition that currently involves digitization in the judiciary system in Indonesia, and this tendency has called for a change in the law regarding the investigation of witnesses at the court. The mechanism of an electronic trial is outlined in Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 concerning the Administration of the case handled electronically. This shift has caused a loophole in the norm concerning the supervision and protection of witnesses and investigation into the disputes of the State Administrative Court held electronically. This has also sparked legal uncertainty and the uncertainty of the judiciary process in the court concerned due to the likelihood of violations of the investigating process that questions witnesses. Departing from this issue, this research investigates the urgency of the regulation regarding the supervision and protection of witnesses in the investigating process in the case concerned and the legal protection for witnesses in the investigating process held electronically. With a normative-juridical method and statutory approaches, this research concludes that it is necessary to form the law concerning the protection of witnesses within the scope of the State Administrative Court and the law concerning the state administrative judiciary process relevant to the development at present. Keywords: state administrative court, testimony, electronic trial