PEMBENTUKAN PENGATURAN BATAS MAKSIMUM RESIDU ZAT ETHYLENE OXIDE PADA BAHAN TAMBAHAN PANGAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PERBANDINGAN KETENTUAN BATAS MAKSIMUM RESIDU ZAT ETILEN OKSIDA PADA BAHAN TAMBAHAN PANGAN DI INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN DAN UNI EROPA) - Almira Thalysa Ismawan (Brawijaya Law Student Journal, 2023)
Almira Thalysa Ismawan, Djumikasih, Diah Pawestri Maharani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: almirathaa@gmail.com Abstrak Dengan ditemukannya pangan olahan mengandung etilen oksida berlebihan yang dapat membahayakan kesehatan konsumen maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hal tersebut dikarenakan adanya ketidaklengkapan norma dalam Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan. Berdasarkan permasalahan tersebut, (1) Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas ketidaklengkapan norma di Indonesia terhadap beredarnya pangan yang mengandung zat etilen oksida sebagai zat tambahan pangan yang berlebihan? (2) Bagaimana konsep transplantasi hukum dari Regulation (EC) No 1333/2008 of The European Parliament And of The Council on Food Additives dan South Korean Positive List System ke peraturan Indonesia sebagai pembentukan peraturan mengenai batas maksimum penggunaan zat etilen oksida pada pangan?. Berdasarkan hasil analisis penulis, (1) Perlindungan hukum secara preventif dapat menambahkan zat etilen oksida beserta batas maksimum penggunaannya sebagai bahan tambahan pangan dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Sedangkan, perlindungan hukum represif diberikan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang menggunakan etilen oksida berlebihan berupa denda, penghentian sementara produksi, penarikan pangan dari peredaran, ganti rugi dan/atau pencabutan izin. (2) Untuk mengisi ketidaklengkapan norma dapat mengadopsi South Korean Positive List System dengan pertimbangan sistem hukum yang sama serta berdasarkan prinsip As Low As Reasonably Achievable (ALARA). Kata Kunci: etilen oksida, perlindungan konsumen Abstract Processed food containing excessive ethylene oxide can be harmful to the human body, and this issue is considered a violation of consumer rights as governed in Article 4 letter a of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection simply because the norm concerned is incomplete, especially in Article 9 paragraph (2) of Government Regulation Number 86 of 2019 concerning Food Safety. Departing from this issue, this research aims to investigate (1) the legal protection for consumers concerning this incompleteness of the norm in Indonesia over the distribution of food products containing ethylene oxide as an excessive food additive and (2) the transplantation of the law of the Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council on Food Additives and South Korean Positive List System into the regulation in Indonesia to help set the regulation concerning the maximum limit of the use of ethylene oxide in food. The research analysis shows that (1) preventive legal protection can be given by including ethylene oxide and the maximum limit of the use of food additives in the Government Regulation Number 86 of 2019 concerning Food Safety. The repressive legal protection, on the other hand, involves a fine imposed as an administrative sanction, temporary discontinuation of the products concerned, product recall from the market, compensation and/or license revocation; (2) to fill the legal loophole in the norm, it is essential to adopt South Korean Positive List System by considering similar legal systems pertaining to the ALARA principle. Keywords: ethylene oxide, consumer protection