PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENCANTUMAN LABEL PERINGATAN â€œBERPOTENSI MENGANDUNG BISPHENOL-Aâ€ PADA AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) - Azzareza Noer Khalifah (Brawijaya Law Student Journal, 2023)
Azzareza Noer Khalifah, Djumikasih, Zora Febriana Dwithia H.P Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: alifah151001@gmail.com Abstrak Pada penelitian ini penulis mengangkat permasalahan terkait ketidaklengkapan norma pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. Pemilihan isu hukum tersebut dilatarbelakangi oleh terdapat kemasan Air Minum dalam Kemasan (selanjutnya disingkat AMDK) yang menggunakan kemasan plastik polikarbonat mengandung senyawa Bisphenol-A (BPA) dapat memberikan efek jangka panjang kesehatan konsumen. Berdasarkan hal tersebut di atas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas air minum dalam kemasan yang tidak mencantumkan label peringatan â€œBerpotensi Mengandung BPAâ€ berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia? (2) Bagaimana urgensi pembentukan peraturan mengenai kewajiban pencantuman label peringatan â€œberpotensi mengandung BPAâ€ sebagai bentuk perlindungan konsumen dikomparasikan dengan Californiaâ€™s Proposition 65 law?. Penulis memperoleh jawaban (1) Bentuk perlindungan hukum preventif bagi konsumen atas AMDK yang tidak mencantumkan label peringatan â€œBerpotensi Mengandung Bisphenol-A (BPA)â€ maka perlu pengaturan pelaku usaha untuk pencantuman label peringatan â€œBerpotensi mengandung BPAâ€. sedangkan secara represif, diberikan sanksi administratif kepada pelakusa berupa denda, penghentian sementara dari kegiatan produksi dan/atau peredaran, penarikan pangan bahkan pencabutan izin usaha. (2) Urgensi pembentukan peraturan mengenai kewajiban pencantuman label peringatan â€œBerpotensi mengandung BPAâ€ dikarenakan berdasarkan hasil uji BPOM pada periode 2021 â€“ 2022 ditemukan paparan BPA pada AMDK berbahan plastik polikarbonat melebihi ambang batas, pada enam daerah di Indonesia sehingga pemerintah dapat menerapkan Californiaâ€™s Proposition 65 yang telah mewajibkan pencantuman label peringatan â€œBerpotensi mengandung BPAâ€ pada plastik polikarbonat dengan pertimbangan memiliki sistem hukum yang sama dengan Negara Bagian California. Kata Kunci: AMDK, BPA, Perlindungan Konsumen Abstract This research aims to investigate the incompleteness of a norm in Article 4 of Government Regulation Number 69 of 1999 concerning Food Labels and advertisements. This research topic departs from the issue of bottled water using polycarbonate plastic packaging that contains Bisphenol-A (BPA) which can leave a long-term side effect to consumers. With this concern, this research aims to investigate: (1) the legal protection for consumers concerning bottled water that is not labelled with information â€œcontaining BPAâ€ according to the legislation in Indonesia and (2) the urgency of forming the regulation regarding the obligation to label the product with the information concerned as part of consumer protection compared to Californiaâ€™s Proposition 65 Law. Based on the research analysis, in terms of preventive legal protection, it is essential for manufacturers concerned to label such products informing customers about the BPA content. In terms of repressive protection, a fine as an administrative sanction, cease of manufacturing operation or distribution, product recall, or even license revocation can be imposed. The essence of regulating this issue departed from the test result of the Food and Drug Administration of Indonesia 2021-2022 which discovered BPA contamination in water bottled with polycarbonate plastic material that exceeds safe levels in six areas in Indonesia. For this issue, the government can apply Californiaâ€™s Proposition 65 which requires manufacturers to label the food with â€œcontaining BPAâ€ on polycarbonate plastic packaging materials. Keywords: bottled water, plastic packaging, BPA, consumer protection