PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PADA PRODUK LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI TANPA AGUNAN DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI - Fakhriza Rizqi Viyanto (Brawijaya Law Student Journal, 2023)
Fakhriza Rizqi Viyanto, Reka Dewantara, Afrizal Mukti Wibowo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: fakhrizarizqiviyanto@gmail.com Abstrak Penulis mengangkat permasalahan tentang perlindungan hukum bagi kreditur pada Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi terkait praktik Peer to Peer Lending serta implikasi yuridis pendanaan tanpa jaminan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Berdasarkan penjelasan di atas, karya tulis ini mengangkat dua rumusan masalah yaitu : Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur pada perjanjian kredit dengan Sistem (P2P) Peer To Peer Lending dalam hal terjadi wanprestasi ? dan Bagaimana implikasi yuridis dalam perjanjian kredit tanpa jaminan pada layanan pendanaan Bersama berbasis teknologi informasi ?. Penulisan karya tulis ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Bahan hukum primer, sekunder, serta tersier yang didapat oleh penulis kemudian akan dianalisis dengan menggunakan Teknik analisis interpretasi Gramatikal yaitu dengan menggunakan kajian dari peraturan perundang-undangan dalam bentuk penafsiran yang logis untuk mengetahui makna dari peraturan tersebut dengan Bahasa yang sederhana dan interpretasi sistematis Berdasarkan kajian dari penulis atas permasalahan tersebut penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa perlindungan hukum pengguna layanan P2PL adalah timbulnya kerugian bagi kreditur atas penyaluran dana melalui penyelenggara dikarenakan wanprestasi. Perlindungan hukum bagi penguna layanan P2PL oleh penyelenggara layanan kepada OJK terdiri dari perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif terkait dengan Langkah pencegahan yaitu melalui aturan-aturan yang dibuat dan perlindungan represif terkait dengan masalah penyelesaian sengketa dan mekanismenya telah diatur di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kata Kunci: financial technology, wanprestasi, perlindungan hukum Abstract This research investigates the legal protection of creditors in financial technology-based joint funding regarding peer-to-peer lending and the juridical implication in lending service without any security according to the regulation of Financial Services Authority Number 10/POJK.05/2022 concerning Financial Technology-based Joint Funding Services. Departing from the above issue, this research investigates the following problems: the legal protection of creditors in credit contracts under a peer-to-peer lending system in case of a breach of contract and the juridical implication in credit contracts without security in joint funding services based on financial technology. This research employs a normative-juridical method and statutory and analytical approaches. primary, secondary, and tertiary data were analyzed using grammatical interpretation by studying statutes based on logical interpretation to find out the meaning of the regulation concerned in simple language structures, while systematic interpretation involves connecting one law to another as a whole and comprehensive system. The above result reveals that the legal protection of P2PL users may lead to the loss the creditors have to bear in distributing funds through providers due to a breach of contract. The legal protection provided for service users by service providers comprises preventive and repressive protection, where the former refers to the preventing measures involving regulations made before related disputes take place, while the latter refers to dispute resolution and mechanisms stipulated in Law Number 30 of 1999 concerning Dispute Resolution Alternatives and Arbitration. Keywords: financial technology, breach of contract, legal protection