ANALISIS YURIDIS TERHADAP MODEL PELIBATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PENANGANAN AKSI TERORISME DI INDONESIA - Thymoti Calvin Silalahi (Brawijaya Law Student Journal, 2023)
Thymoti Calvin Silalahi, Milda Istiqomah, Alfons Zakaria Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: thymotivin.law@gmail.com Abstrak Skripsi ini mengangkat permasalahan hukum yang terdapat dalam Pasal 43 I Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang mengatur tentang pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan aksi terorisme. Kajian ini dilatarbelakangi oleh adanya beberapa kelemahan yuridis dalam pengaturan pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme, yang mana belum berhasil menjelaskan lebih jauh hal-hal terkait: model pelibatan/bentuk bantuan yang diberikan TNI dalam penanggulangan terorisme; kriteria kondisi darurat yang ditangani; dan prosedur permintaan bantuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) urgensi pelibatan TNI dalam penanganan aksi terorisme; dan (2) memberikan model alternatif pelibatan TNI dalam penanganan terorisme. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Hasil penelitian yang dilakukan memperoleh jawaban bahwa pelibatan TNI dalam penanganan aksi terorisme merupakan suatu hal yang diperlukan. Pelibatan tersebut menjadi suatu urgensitas mengingat: (1) TNI memiliki peran sebagai alat pertahanan negara yang bertanggungjawab dalam menjaga pertahanan dan keamanan nasional; (2) Aksi teror bersenjata merupakan ancaman bagi pertahanan dan keamanan nasional; dan (3) Kemampuan TNI diperlukan dalam penanganan aksi teror bersenjata. Pelibatan TNI dalam penanganan aksi terorisme dilaksanakan dalam model: (1) TNI sebagai backup Kepolisian dalam penanganan aksi terorisme; (2) Pelibatan TNI dilakukan terbatas dalam menghadapi aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh organisasi teroris internasional atau yang bekerja sama dengan teroris dalam negeri atau aksi terorisme dalam negeri yang bereskalasi tinggi sehingga membahayakan eksistensi negara; (3) Pelibatan TNI dapat dilakukan melalui prosedur permintaan bantuan yang telah ditentukan. Kata Kunci: terorisme, pelibatan TNI, kontra terorisme Abstract This thesis discusses the legal issue of Article 43 of the Law concerning Terrorism Eradication governing the involvement of the Indonesian National Armed Forces in dealing with terrorism. This study departed from several juridical shortcomings regarding the involvement of the forces, not specifically explaining the following details: the involvement or assistance model provided by the forces in dealing with terrorism; the state of emergency that the forces cope with; and the procedure of assistance request. This research aims to analyze (1) the urgency of the involvement of TNI in dealing with terrorism; (2) the alternative model of the involvement of the forces in dealing with terrorism. This research employed a normative-juridical method and statutory, conceptual, and comparative approaches, revealing that such involvement is required, recalling that (1) the forces play a role in the state defense responsible for maintaining national defense and security; (2) armed terrorism is a threat to national defense and security; and (3) the capability of the forces is needed in handling armed terrorism and as backup for police in dealing with terrorism; (2) the involvement of the forces is only required in dealing with armed terrorism managed by international terrorist organizations working together with escalating domestic terrorism or terrorists since terrorism threatens the state; (3) the involvement of the forces can take place through the request submitted for assistance as agreed upon. Keywords: terrorism, Indonesian National Armed Forces involvement, counter-terrorism