HARMONISASI PENGATURAN UNDIAN BERHADIAH DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA - Muhammad Rafly Ash-Shiddiqi (Brawijaya Law Student Journal, 2023)
Muhammad Rafly Ash-Shiddiqi, Yenny Eta Widianti, Zora Febriana Dwithia H.P Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: ashshiddiqi@student.ub.ac.id Abstrak Pemilihan tema ini berkaitan dengan konflik hukum mengenai izin undian berhadiah. Konflik ini timbul karena Pasal 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 menyatakan bahwa izin undian dapat diajukan oleh organisasi berbadan hukum dan organisasi tidak berbadan hukum, namun Pasal 11 Permensos Nomor 4 Tahun 2021 hanya mengizinkan organisasi berbadan hukum untuk mengajukan izin. Akibat dari konflik norma ini adalah ketidakpastian hukum dalam praktik undian berhadiah. Peneliti mengangkat dua rumusan masalah: (1) Pengaturan Undian Berhadiah oleh pelaku usaha non badan hukum berdasarkan hukum positif Indonesia, dan (2) Harmonisasi pengaturan Undian Berhadiah di Indonesia. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang (Statue Approach) dan pendekatan perbandingan (Comparative Approach). Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis menggunakan Teknik analisis interpretasi sistematis dengan membandingkan pengaturan peraturan perundang-undangan yang berbeda. Penelitian ini menemukan bahwa pengaturan undian diatur dalam beberapa peraturan, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Keppres Nomor 48 Tahun 1973, dan Permensos Nomor 4 Tahun 2021. Namun, terdapat ketidakselarasan dalam materi substantif pengaturan undian. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 sebagai dasar, yang mencakup informasi mengenai jenis dan subjek undian, sanksi pelanggaran penyelenggaraan undian, serta perubahan subjek undian dari organisasi menjadi pelaku usaha. Kata Kunci: undian, konflik hukum, harmonisasi Abstract This research topic departed from the conflict of law regarding the permit granted for lottery practices. This conflict emerged because Article 6 of Law Number 22 of 1954 implies that the permit concerned can be requested by a juridical person organization and a non-juridical person organization, but Article 11 of the Regulation of the Minister of Social Affairs Number 4 of 2021 only allows juridical person organizations to request a permit. This conflict of norms has sparked legal uncertainty in lottery practices. Departing from this issue, this research aims to find out: (1) the regulation of lottery by non-juridical person businesses according to the positive law in Indonesia, and (2) the harmonization of the regulation of lottery in Indonesia. This research employed a normative-juridical method and statutory and comparative approaches. The legal materials were analyzed using a systematic interpretation by comparing laws. This research reveals that the lottery is governed in several statutes, including Law Number 22 of 1954, Law Number 8 of 1999, Presidential Decree Number 48 of 1973, and Regulation of the Minister of Social Affairs Number 4 of 2021. However, there has been disharmony in the substantive matters of the regulations governing the lottery. Therefore, there needs to be a harmonization through the reference to Law Number 22 of 1954 as the basis in terms of the information on the types and subjects of lottery, sanctions imposed, and the alteration of the subject of lottery from organizations to business actors. Keywords: lottery, legal conflict, harmonization